Wakil Ketua DPRD Kota Bogor sebut Bogor Selatan membutuhkan sekolah negeri dan RSUD.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — DPRD Kota Bogor menilai perlu segera dibangun SMP dan SMA Negeri di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor untuk memenuhi kebutuhan warga terhadap fasilitas pendidikan. Termasuk juga pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru, lantaran Bogor Selatan merupakan wilayah perbatasan.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, menyebutkan SMA negeri di Kecamatan Bogor Selatan baru ada SMAN 4 Bogor. Dimana sekolah tersebut hanya mengakomodir warga di Kelurahan Empang, Bondongan, Ranggamekar dan sekitarnya.

Menurutnya, pembangunan sekolah negeri baru harus segera direalisasikan. Agar tidak terjadi peningkatan angka putus sekolah SMA karena tidak mampu membayar biaya di sekolah swasta.

“Saya mencatat, tahun lalu ada 163 anak yang putus sekolah dan yang terbanyak di Kelurahan Rancamaya ada 68 anak, Bojongkertakerta 39 anak dan Genteng 22 anak,” kata Dadang, Rabu (25/1/2023).

Dalam kesempatan itu, Dadang juga mengusulkan agar kedepan bisa dibangun RSUD di Bogor Selatan untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan.

Selain bidang pendidikan, dan kesehatan, Dadang menyebut masih banyak pembangunan infrastuktur yang belum terealisasi. Seperti pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan perbaikan wilayah yang terkena longsor di Bogor Selatan.

Menurut catatan pihak Kecamatan ada lebih dari 57 titik di wilayah longsor dan delapan titik banjir. Dadang sendiri mencatat ada beberapa wilayah yang terkena longsor dan sudah disurvei Wali Kota Bogor, namun sampai sekarang masih belum juga dibangun.

Di antaranya di wilayah RW 9 dan 10 Kelurahan Bondongan, di RW 3 Kelurahan Muarasari, RW 15 Kelurahan Cipaku dan beberapa wilayah lainnya.

“Saya berharap tahun 2023 ini bisa segera dilaksanakan khususnya untuk ke tiga wilayah tadi, karena sudah sangat membahayakan jika ada longsor susulan di wilayah tersebut,” pintanya.

Ia menambahkan, DPRD Kota Bogor siap bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk bisa mengawal dan merealisasikan aspirasi warga Bogor Selatan melalui usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ini.

Dengan menjalankan fungsi anggaran dewan pada penyusunan APBD 2024 nanti, dan membantu aspirasi warga yang tidak bisa direalisasikan melalui Musrenbang.

“Mudah-mudahan bisa dibantu melalui pokok pokok pikiran anggota DPRD dari dapil Bogor Selatan agar warga Bogor Selatan bisa hidup lebih sejahtera ke depannya,” ujarnya.