JawaPos.com – Peristiwa kerusuhan yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah (Sulteng) dinilai dampak dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Peristiwa ini menimbulkan jatuhnya korban jiwa.

“Kalau ditelisik lebih jauh, hal itu disebabkan karena persoalan regulasi UU dan politik hukum yang bermasalah. Selagi persoalan regulasi ini tidak dituntaskan, maka persoalan-persoalan kerusuhan seperti itu akan terus terjadi di berbagai tempat,” kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra kepada wartawan, Kamis (26/1).

Indra menegaskan, sikap PKS sejak awal mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menerbitkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja. Menurutnya, sampai saat ini sikap PKS tegas menolak hadirnya UU Cipta Kerja.

“Sampai saat ini sikap PKS jelas dan konsisten, menolak UU Cipta Kerja,” tegas Indra.

Menurut Indra, jika penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya, para pemangku kepentingan melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, tentu kerusuhan yang terjadi di PT GNI Morowali Utara, tidak akan pernah terjadi.

“Saat ini di Morowali Utara, kedepan bisa saja terjadi ditempat-tempat lain,” tegas Indra.

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan, apapun aturan yang hadir di tengah rakyat harus memberikan perlindungan. Termasuk juga kehadiran UU Cipta Kerja.

“Kejadian di PT GNI Morowali Utara, tidak akan pernah terjadi kalau kita mampu memperkuat dititik hulunya, yaitu masalah di ruang regulasi (UU) yang seharusnya berpihak kepada kelompok pekerja,” tegas Netty.

Netty menyebut, kejadian di PT GNI Morowali Utara hanya salah satu letupan dari di sahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Terlebih memang, Fraksi PKS sejak awal menolak hadirnya UU Cipta Kerja.

“Saat ini posisi tawar para pekerja kita sangat lemah. Bahkan sebelum disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja,” pungkas Netty.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan