MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) menekan angka belanja pegawai. Untuk itu dirinya menghimbau kepada kepala daerah untuk mendorong anak muda bekerja di sektor swasta demi kurangi beban anggaran negara. 

"Kayanya kita kebanyakan ASN (aparatur sipil negara). Saya minta ke daerah sosialsiakan ke anak muda bahwa boleh jadi ASN, tapi lebih baik dorong mereka bekerja di sektor swasta atau enterpreuner supaya mereka buka lapangan kerja dan tidak memberatkan beban negara untuk belanja pegawai," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Rabu (25/1). 

Baca juga: Tiga Pihak di Jakarta Sepakat Dorong Pengesahan Pergub Udara Bersih

Postur belanja pegawai yang terlalu tinggi menghambat kemajuan di daerah. Tito meminta agar daerah bisa menggunakan anggaran belanja dengan lebih efisien dan tepat sasaran dengan cara memperbanyak belanja modal yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat seperti infrastuktur, kesehatan, hingga pendidikan. 

"Kalau sudah 60% belanja pegawai, dan barang jasanya 20%, belanja modal 20% nah yaudah daerah ini tidak akan maju," ujar Tito. 

Tito menghimbau agar daerah-daerah secepat mungkin memperbaiki postur belanja pegawai agar penggunaan dana APBD yang mencapai 1.200 triliun bisa efektif. . Kegiatan pemerintahan masih bisa berjalan dengan hanya 25 persen pegawai yang hadir di kantor. Fakta tersebut disampaikan oleh Tito bisa menjadi cara bagi daerah untuk bisa menghemat belanja pegawai. 

"Selama COVID-19 kemarin, 25 persen karyawan yang masuk ke kantor program-program kita tetap saja bergerak," ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan agar aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian untuk bisa memberikan pendampingan kepada kepala daerah dalam menggunakan APBD. Tito berharap upaya penegakan hukum dilakukan sebagai upaya terkahir agar tidak ada lagi kepala daerah yang takut mengeksekusi APBD.

"Jangan sampai kepala daerah justru ketaukan dengan APH. Mereka dipanggil, dilidik, moril akan jatuh dan kemudian mereka tidak berani ekseksu program," ujarnya. 

Tidak tereksekusinya program daerah disampaikan oleh Tito akan berdampak pada macetnya penggunaan APBD. Hal tersebut berdampak pada tidak berjalannya pembangunan di daerah. APBD juga cenderung menumpuk di bank karena tidak berani dibelanjakan oleh para kepala daerah. 

"Karena takut di eksekusi dan kemudian terjadi penumpukan uang di bank. Padahal belanja selain memperkuat kepetningan daya beli masyarakat, juga untuk memancing swasta bergerak. Daerah yang maju adalah yang swastanya kuat. Peran swasta penting. Mohon bantuan jaksa agung, kapolri, kabaresrkim," ujarnya. (OL-6)