JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika mengungkapkan rumitnya membuat partai politik baru untuk berkontenstasi di Pemilu 2024.

Pasek mengakui, membuat parpol baru sulit meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi.

"Kita membangun diri sebagai negara demokrasi. Di sisi yang lain, proses demokrasi itu justru dipersulit dan dikastanisasi," ujar Pasek dalam acara GASPOL! Kompas.com yang disiarkan pada Rabu (25/1/2023).

"Verifikasi yang berbeda, aturan yang dipersulit dan sebagainya," kata Pasek.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Partai Baru, Incar Kemenangan atau Punya Agenda Lain?

Pasek menyebutkan, orang yang tidak memiliki jaringan politik sulit membuat parpol baru.

"Kami sebagai partai baru tidak mudah. Jujur saja, orang punya uang banyak pun tidak bisa bikin partai, kalau dia enggak punya jaringan," ucap Pasek.

Ia kemudian mengibaratkan instalasi listrik dan lampu dalam suatu jaringan.

Agar lampu bisa nyala, pastinya instalasinya harus bagus.

"Ibarat apapun, orang punya setrum yang besar, tapi kalau enggak ada instalasi, enggak bisa nyalain lampu," kata Pasek.

"Instalasi itu harus bagus. Instalasi politik harus bagus sehingga ketika ada setrum itu bisa nyala semua, bisa bergerak semua," ucap dia.

Untuk diketahui, PKN dideklarasikan pada 28 Oktober 2021 dan telah resmi berbadan hukum dengan mengantongi Surat Keputusan Kememteriam Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tertanggal 7 Januari 2022.

Baca juga: Partai Baru Ramai-ramai Protes Rencana Nomor Urut Parpol Lama Tak Diganti

Partai berlambang garuda merah itu didirikan oleh Gede Pasek dan sejumlah loyalis Anas Urbaningrum seperti mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir, eks pengurus Demokrat Ian Zulfikar, aktivis HMI Asral Hardi, serta Sri Mulyono yang kini jadi sekretaris jenderal PKN.

PKN menjadi satu dari 17 partai politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Saat mengikuti pengundian, PKN mendapat nomor urut 9.