KEPUASAN publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dibuka menguat pada awal 2023. Temuan survei Polmatrix Indonesia menunjukkan sebanyak 75,5 persen responden merasa puas. Sebanyak 6,6 persen di antaranya merasa sangat puas terhadap Jokowi.

Sedangkan yang menyatakan tidak puas terhadap kepemimpinan Jokowi sebanyak 20,1 persen. Sebanyak 1,8 persen di antaranya merasa sangat tidak puas. Sisanya masih ada 2,6 persen yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

“Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 75,5 persen pada awal tahun 2023,” ungkap Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto lewat pernyataanya yang diterima, Rabu (25/1).

Dendik melanjutkan, jika melihat tren sepanjang 2022, tingkat kepuasan publik tercatat sangat tinggi alias selalu di atas 74 persen. “Artinya mayoritas publik merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, meskipun terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat,” ucapnya.

Misalnya, sambung dia, naiknya harga-harga, terutama pada sektor pangan dan energi. Inflasi melonjak dari kisaran 2 persen pada awal 2022 menjadi 4,9 persen pada Juli 2022. Kemudian menembus 5,95 persen pada September 2022.

“Setelah sebelumnya terjadi kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng, publik kemudian dihadapkan pada naiknya harga BBM, baik non-subsidi maupun bersubsidi " tandasnya.

Pada ranah penegakan hukum, lanjut Dendik, publik mempersoalkan penanganan kasus Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan. Sedangkan pada aspek legislasi, pengesahan rancangan KUHP dan Perppu Cipta Kerja menjadi sorotan dan pro-kontra di tengah masyarakat.

“Disrupsi pada rantai pasok khususnya pangan dan energi melanda seluruh dunia, sedangkan langkah yang dilakukan pemerintah adalah upaya mengendalikan ketersediaan dan harga, serta memberikan kompensasi bagi masyarakat yang paling terdampak,” jelas Dendik.

Misalnya, penaikan harga BBM bersubsidi disertai dengan pemberian BLT dan subsidi upah kepada kalangan yang berhak menerima. Pemerintah juga berhasil menahan lonjakan harga BBM berkat adanya windfall komoditas yang bisa digunakan untuk menanggung subsidi.

“Sementara itu pemerintah juga bertindak cepat dengan mengungkap kasus Ferdy Sambo dan membukanya di pengadilan,” lanjut Dendik. Pemerintah membentuk TGIPF untuk menyelidiki tragedi Kanjuruhan, yang berlanjut dengan upaya transformasi PSSI.

Sedangkan RKUHP disahkan untuk menggantikan hukum warisan kolonial, meskipun tentu masih ada kekurangan di sana-sini. Perppu Cipta Kerja dikeluarkan demi menyelaraskan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan antisipasi gejolak ekonomi dunia.

Dendik mengingatkan bahwa dunia tengah menghadapi ancaman resesi global, bahkan Indonesia yang dinilai kebal pun akan tetap terkena dampaknya. “Jelang tahun politik, langkah yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga ekonomi dan stabilitas politik,” pungkas Dendik.

Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 10-18 Januari 2023 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) dengan margin of error survei sebesar ±2,2 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (OL-8)