Jumah Ormas menjadi bukti bahwa demokrasi berjalan maju di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kemendagri menggelar Webinar bertajuk “Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dalam Pendidikan Pemilih Cerdas Untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas Tahun 2024” secara virtual, Rabu (25/1/2023).

Dalam webinar kali ini menghadirkan Narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain Komisioner KPU RI, Mochammad Afiffuddi. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf. Tenaga Professional Bidang Strategi Lemhannas RI, Komjen Pol. Heru Winarko. Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Izzul Muslimin. dan dihadiri juga oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.

Acara ini diawali oleh laporan Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, yang sekaligus menjabat sebagai Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Risnandar Mahiwa. Dalam laporannya ia menjelaskan kegiatan Webinar ini dilaksanakan dalam rangka menindak lanjuti arahan serta dukungan pemerintah dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Salah satu pilar penting masyarakat dalam hal ini dipresentasikan oleh keberadaan adanya Ormas. Tercatat Ormas berjumlah 514.635 sehingga dengan besarnya jumah Ormas ini menjadi bukti bahwa demokrasi berjalan maju di Indonesia. Diharapkan Ormas dapat memberikan kontribusi dalam menyiapkan kader-kader pemimpin baik sebagai penyelenggara ataupun sebagai peserta pemilih, dan juga dalam mengedukasi masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas," terang Risnandar.

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Bahtiar dalam sambutannya membuka webinar mengatakan salah satu aktor penting dalam Pemilu adalah masyarakat itu sendiri. Tidak mungkin penyelenggara Pemilu dapat menyentuh seluruh masyarakat. Untuk itu diperlukan peran serta Ormas untuk mendukung kelancara dan juga kesuksesan Pemilu 2024 yang akan datang.

Sebagai informasi Bahtiar menjelaskan kegiatan hari ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri setiap minggu sebagai bentuk dukungan kepada penyelenggara Pemilu. Bagaimana membangun ekosistem pemilu yang sehat. Bagaimana mengedukasi masyarakat dan seluruh pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung untuk menghadirkan proses pemilu yang sehat sesuai dengan asas-asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip-prinsip Demokrasi.

“Tidak mungkin KPU atau pemerintah bertemu langsung dengan masyarakat. Kita harus mempunyai cara bagaimana untuk masuk kemasyarakat. Salah satu cara dan metode bertemu atau berkomunikasi dengan masyarakat melalui saluran-saluran masyarakat itu sendiri”. ucap Bahtiar.

“Tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih sangat tinggi sekali. Kita berharap ini bukan sekedar partisipasi masyarakat di TPS saja, warga hanya datang mencoblos ke TPS. Tetapi kita hendak menghadirkan pemilih yang berkualitas, pemilih yang cerdas, dan bagaimana warga negara. Menciptakan pemilih dengan pilihan-pilihan yang objektif, memilih pemimpin yang memiliki tujuan untuk memajukan Bangsa dan Negara kedepan," tambah Bahtiar.

“Ini bisa dibilang Algoritma. Algoritma ini memiliki 2 mata, mata baik dan mata kurang baik.  Produksi teknologi Algoritma adalah seseorang yang membuka konten positif di media sosial, akan selalu diberikan konten positif. Begitu juga sebaliknya. Jadi teknologi Algoritma ini bisa menciptakan kebenaran-kebenaran, dan bisa sebaliknya. Oleh karenanya teknologi Algoritma bisa mengancam kerukunan Pemilu 2024. Apabila kita tidak mampu memahami teknologi Algoritma dengan baik maka kita akan keliru," Kata Bahtiar.

“Menghadirkan Pemilih cerdas hari ini tantangannya tentu berbeda dengan 5 atau 10 tahun yang lalu. Oleh karenanya mengedukasi masyarakat hari ini memiliki tantangan tersendiri berbeda degan waktu-waktu sebelumnya," tegas Bahtiar.

“Ini bentuk komitmen kami Ditjen Politik dan PUM Kemendagri melalui Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri mendukung kawan-kawan KPU, Bawaslu, dan DKPP bagaimana menghadirkan Pemilu 2024 yang sehat sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang baik," Tutup Bahtiar.

Webinar ini dihadiri oleh lebih dari 1000 perserta secara virtual dan ditayangkan secara live di channel Youtube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Hadir juga dalam acara ini Kepala daerah Bupati, Ketua DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah, Jajaran Forkopimda Provinsi Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, OPD, dan Organisasi masyarakat seluruh Indonesia.