POJOKSATU.id, JAKARTA- Polda Metro Jaya menghimbau agar para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI yang menggelar demo di depan gedung DPR-MPR di Jalan Gatot Subroto agar tertib.

Ribuan massa yang tergabung dalam perangkat desa itu menuntut agar status kepegawaian mereka turut diperhatikan pemerintah.

“Himbauan agar para massa tertib dan menghargai juga hak-hak masyarakat secara umum,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo saat dihubungi, Rabu (25/1/2023).

Trunoyudo juga menghimbau, saat hendak membubarkan diri, para massa yang tergabung dalam perangkat desa itu turut memperhatikan hak-hak pengguna jalan umum lainnya.

BACA : Kades Mengancam Jika Jabatan tak Diperpanjang 9 Tahun Mending Pilih Demo Terus

“Untuk pengguna jalan umum lainnya, perhatikan hak-haknya untuk bisa menjalankan aktivitasnya,” ujarnya.

Aksi demonstrasi digelar oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Dalam aksi ini, mereka membawa sejumlah tuntutan dalam demonstrasi terssebut. Tuntutan itu di antaranya;

Pertama, massa perangkat desa menuntut kejelasan status PPPK atau ASN.

Kedua, massa menolak keras masa jabatan perangkat desa disamakan dengan kepala desa, yakni sembilan tahun, sebagaimana usulan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kemudian, massa juga menuntut gaji 13/14 layaknya PNS, menuntut tunjangan anak-istri, dan menuntut tunjangan purnatugas. (Firdausi/pojoksatu)