Langkah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memecat para ulama dan habaib dari Majelis Syariah PPP DKI Jakarta menuai protes.

Tidak hanya itu, DPP PPP juga menggeser posisi Guruh Tirta Lunggana, anak almarhum Haji Lulung dari kursi Ketua DPW PPP DKI Jakarta menjadi Sekretaris Wilayah DPW PPP DKI Jakarta.

Selain menabrak AD/ART Partai, keputusan Plt Ketua Umum (Ketum) DPP PPP Muhamad Mardiono mencopot anak almarhum Haji Lulung itu dianggap sebagai bagian dari operasi politik untuk menghancurkan suara PPP di Ibu Kota.

Selain itu, hasil keputusan dari Mahkamah Partai DPP PPP yang diklaim sebagai dasar perubahan SK DPW PPP DKI Jakarta juga dipertanyakan.

Anggota Majelis Pertimbangan DPW PPP DKI Jakarta Haji Maman menilai, keputusan Mahkamah Partai PPP cacat hukum, karena gugatannya tidak sesuai AD-ART dasar tentang masa waktu Formatur Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP DKI.

Ia juga mempertanyakan alasan putusan Mahkamah Partai yang tidak pernah dibuka ke publik sampai hari ini.

“Ini sangat memprihatinkan, karena keputusan itu juga tidak berkorelasi dengan kepentingan perbaikan suara PPP di Jakarta. Bagi saya, ini kesewenang-wenangan dan (Mardiono) tidak mempunyai niat baik untuk memperbaiki suara PPP ke depan,” kata Haji Maman berdasarkan keterangannya pada Senin (23/1/2023).

Selain mencopot trah Haji Lulung, kata dia, Mardiono juga secara ugal-ugalan melakukan perombakan besar-besaran komposisi pengurus DPW PPP DKI serta memberangus sejumlah ulama dan habaib di struktur Majelis Syariah DPW PPP DKI Jakarta.

Di antaranya adalah, KH. Munawir Aseli, KH. Mahfud Asirun, KH. Nursofa Tohir, Habib Idrus Jamalulail, Habib Ahmad bin Hamid Al Aydid, Habib Abdurahman Ahmad Al Habsyi, dan KH. Ibrahim Karim.

Begitu juga sejumlah nama tokoh PPP yang cukup familiar di Jakarta juga hilang dari struktur kepengurusan harian DPW yang baru, yaitu Abdul Aziz yang mantan Ketua DPW PPP dan juga mantan Anggota DPR RI-DPRD DKI.

Termasuk serta mantan Sekwil DPW PPP PPP DKI Najmi Mumtaza Rabbany, yang tak lain adalah putra Wakil Menteri Agama.

Mereka, disebut Haji Maman merupakan tokoh-tokoh PPP yang potensial untuk mengembalikan umat ke PPP.

Tetapi oleh Mardiono, lanjutnya, diberangus tanpa ada komunikasi apapun.

“Tokoh potensial dibabat habis, baik di pengurus harian maupun Majelis Syariah yang memang kami unggulkan tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh di wilayah masing-masing, itu diberangus semua,” ungkap Haji Maman.

"Saya nggak tahu, ada pesan apa di balik ini semua?, apakah memang agar PPP tidak ada lagi pada Pemilu 2024 mendatang, atau bagaimana,” lanjutnya.

Haji Maman juga menyinggung pemicu perombakan pengurus PPP DKI karena gara-gara dukungan DPW PPP DKI ke Anies Baswedan saat Mukercab serentak DPC PPP se-Jakarta di Hotel Paragon Jakarta, pada 25 September 2022.

"Apa yang salah dari rekomendasi itu, sehingga anak Haji Lulung pantas dicopot? Kan DPP belum memutuskan Capres yang mau diusung. Lalu DPP juga juga berungkali membebaskan DPW-DPW untuk memuculkan nama-nama Capres?," tegasnya.

Haji Maman juga menyesalkan, Mardiono tidak sedikitpun mempertimbangkan pengorbanan almarhum Haji Lulung, ayahanda Tirta Lunggana yang rela berkorban mundur dari DPR RI yang saat itu diminta mantan Ketum PPP Suharso Monoarfa agar membantu mengembalikan suara PPP di Jakarta.

Begitu juga pengorbanan Tirta Lunggana dan Riano P Ahmad yang kemudian juga menyusul mundur sebagai anggota DPRD DKI Jakarta untuk mengembalikan suara PPP Jakarta.

“Kita ini kembali ke PPP untuk mendukung Haji Lulung. Dia berkorban sampai mundur dari DPR RI, Bahkan Tirta dan Riano juga mundur dari anggota DPRD untuk membantu PPP mengembalikan suara. Saya bagian tak terpisahkan dari itu, kebetulan saya dua periode di Dapil yang sama,” beber Haji Maman.

Lebih jauh, Haji Maman mengaku khawatir, pengalaman Pemilu 2019 akan kembali terulang pada Pemilu 2024. Saat itu, PPP banyak kehilangan kursi DPRD DKI Jakarta, dari 10 orang hanya tinggal 1 orang.

“Kami khawatir PPP kehilangan banyak kursi di DPRD DKI, akibat konflik dan perpecahan di internal pengurus PPP,” ucapnya.

Penjelasan DPP PPP sebelumnya

DPP PPP/Partai Persatuan Pembangunan bantah telah melengserkan Guruh Tirta Lunggana (anak mendiang Haji Lulung_red) dari Ketua DPW PPP DKI Jakarta.

Pencopotan Tirta dari jabatan itu disebut-sebut karenaa mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 mendatang.

“Itu tidak benar,” ujar Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi pada Senin (23/1/2023).

Jabatan Tirta Lunggana telah digantikan oleh Syaiful Rahmat sejak Rabu (18/1/2023) lalu.

Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Perubahan Pengurus DPW PPP Provinsi DKI Jakarta  dengan No.0790/SK/DPP/W/I/2023.

Arwani mengaku, digesernya anak Haji Lulung dari orang nomor 1 di PPP Jakarta berdasarkan keputusan Keputusan Mahkamah Partai DPP PPP.

“Perubahan itu sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Partai, dan Mas Tirta berganti posisi sebagai Sekretaris DPW," kata Arwani tanpa menjelaskan amar putusan Mahkamah Partai yang dimaksud.

Diberitakan sebelumnya, DPP PPP enggan mengungkap alasan pencopotan putra almarhum Haji Lulung atau Abraham Lunggana dari pimpinan DPW PPP DKI Jakarta.

Diketahui, putra Haji Lulung yaitu Guruh Tirta Lunggana posisinya digeser dari Ketua DPW PPP DKI Jakarta menjadi Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PPP DKI Jakarta.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani menolak untuk berkomentar saat ditanya alasan pencopotan putra almarhum Haji Lulung dari kursi nomor 1 PPP Jakarta.

Dia juga tidak menjawab saat dikonfirmasi apakah betul Tirta Lunggana diganti karena mendukung bakal calon presiden Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024.

Saat ditanya wartawan, Arsul yang juga Wakil Ketua MPR itu mempersilakan awak media menanyakannya langsung kepada Plt Ketum DPP PPP Mumahad Mardiono dan Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi.

“Silakan ditanya ke Plt Ketum atau Sekjen,” ujar Arsul singkat, Sabtu (21/1/2023).

Mardiono didorong jadi cawapres

Rencana koalisis Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pilpres 2024 diperkuat dengan peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra - PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Pembentukan Sekber itu membuat koalisi yang dinamai Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Koalisi KIR)dinilai akan mengusung Prabowo sebagai Capres dan Muhaimin Iskandar Cawapres.

Pengusungan Prabowo dan Cak Imin bisa dikatakan menjadi kesepakatan yang hampir final.

Tahap finalnya adalah saat kedua sosok ini diumumkan sebagai Paslon Koalisi KIR kepada publik pada Februari atau paling lambat Maret 2023.

Penetapan Prabowo sebagai Capres oleh Koalisi KIR praktis menutup peluang kader Gerindra lain, yakni Sandiaga Uno yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra.

Sehubungan dengan perkembangan Koalisi Gerindra-PKB itu, fungsionaris PPP DKI Jakarta, Erwin A. Chairansyah, mengingatkan partainya agar tidak memaksakan Sandiaga Uno menjadi Capres atau Cawapres.

Menurutnya, sebagai partai politik yang dituakan, PPP harus memegang etika politik untuk tidak mengusung calon yang bukan ditetapkan Gerindra.

"PPP juga perlu memelihara hubungan yang baik dengan Gerindra yang selama ini telah terbangun, Baik di dalam maupun di luar parlemen (DPR dan DPRD). Bahkan di DPRD Jawa Barat, PPP bergabung dalam satu fraksi.

" kata Erwin dalam keterangan resminya, Selasa (24/1/2023).

Erwin menyatakan, lebih baik PPP mengusung kadernya sendiri atau sosok yang bukan merupakan kader partai lain.

Dia pun menunjuk pada nama Mardiono yang menjabat Plt Ketua Umum PPP, atau Erick Thohir yang notabene bukan merupakan kader partai manapun saat ini.

"Mereka dinilai memiliki kemampuan dan leadership, namun bukan kader parpol untuk menjadi pimpinan nasional yang akan datang," pungkasnya.

Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat rekomendasi resmi dari PPP DKI Jakarta sebagai capres untuk maju di Pilpres 2024/warta kota/indri fahra