KNews.id- Segala bentuk upaya perpanjangan mas ajabatan presiden dan penundaan gelaran Pemilu 2024, harus dilawan. Begitu pernyataan sikap bersama ahli hukum tata negara, praktisi hukum, politisi, tokoh pergerakan yang disampaikan dalam FGD “Tinjauan Ketatanegaraan Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu”, di Jakarta Selatan, Selasa (24/1).

Salah satu tokoh pergerakan, Mohammad Jumhur Hidayat, mengajak semua peserta pertemuan menyatukan gerakan perlawanan pada setiap upaya perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu, meskipun itu dilakukan melalui penerbitan Perppu.

Bagi Jumhur, upaya memperpanjang jabatan presiden dan menunda pemilu hanya agenda oligarki yang ingin langgeng mengeruk kekayaan Indonesia.

“Kita harus melawan setiap agenda oligarki melanggengkan penguasaan sumber daya alam kita,” ujar Jumhur.