25 Januari 2023 11:52 WIB

Hal itu terkait patronase Menkomarinvest Luhut Binsar Panjaitan dalam program hilirisasi nikel

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. (Jitunews/Latiko Aldilla Dirga)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita didesak menjalankan fungsi pengawasan kepada seluruh perusahaan smelter secara profesional.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengingatkan Menperin untuk tidak takut menghadapi perusahaan yang dinilai lalai menjalankan prinsip keselamatan dan keselamatan kerja.

Hal itu terkait patronase Menkomarinvest Luhut Binsar Panjaitan dalam program hilirisasi nikel.

RI Jadi Penyuplai Baterai Listrik Terbesar di Dunia, Denny Siregar: Biarkan Para Kadrun Tertinggal...

“Menperin tidak boleh takut, karena pengawasan smelter adalah kewenangan Menperin yang merupakan amanat undang-undang dan menjadi tugas pokok dan fungsi Kemenperin,” tegasnya di Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Kewenangan memberikan Izin dan pengawasan smelter ini, imbuhnya, ada di tangan Menperin, bukan Menteri Investasi atau Menkomarinvest.

“Jadi yang berwenang sekaligus bertanggung-jawab soal smelter ini adalah Menperin. Apalagi kasusnya sudah genting. Kebakaran smelter nikel PT. GNI yang menewaskan dua orang pekerja berlanjut menjadi bentrokan antara kelompok pekerja lokal dengan TKA, yang menimbulkan tiga orang korban tewas,” jelas Mulyanto.

Mulyanto menduga teknologi smelter yang digunakan PT GNI tersebut sudah usang dan komponen bekas. Sehingga tidak ramah lingkungan dan beresiko tinggi bagi keamanan serta keselamatan pekerja dan lingkungan.

“Karena itu smelter ini perlu diperiksa dan diawasi, bukan hanya untuk smelter PT GNI, tetapi juga smelter-smelter lainnya, untuk memastikan agar kejadian ledakan smelter tersebut tidak terulang di masa-masa yang akan datang,” ungkap Mulyanto