RILISID, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Jaksa Agung dan Kapolri tentang 'Kerja sama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pengaduan' bersamaan dengan Rapat Koordinasi Inspektur Daerah seluruh Indonesia di Flores Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Jaksa Agung ST Burhanuddin, mengatakan, MoU ini merupakan bentuk upaya untuk meneguhkan komitmen tentang perlu dan pentingnya membangun jalinan hubungan kerja sama, sinergitas lintas sektoral di antara kementerian/lembaga yang ada. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat demi terwujudnya keberhasilan program-program pembangunan yang menjadi harapan dan tanggung jawab bersama.

“Esensi dari nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, kepolisian, dan kejaksaan yang baru saja ditandatangani, memberikan pedoman yang mengatur secara rinci dan terarah berkenaan dengan koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata ST Burhanuddin.

Dia menuturkan, sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi merupakan kata kunci dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan besarnya yaitu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian laporan atau pengaduan secara cepat dan terukur.

“Penandatanganan nota kesepahaman merupakan langkah yang paling tepat untuk semakin menegaskan kesamaan tekad dan semangat dalam hal pelaksanaan tugas-tugas, kewenangan dan tanggung jawab, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah,” ujar ST Burhanuddin.

Jaksa Agung atas nama pimpinan institusi kejaksaan menyambut baik kegiatan pada hari ini yang menggambarkan kesungguhan, semangat, dan keinginan semua untuk mau dan mampu bekerja sama, berinteraksi dan bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hadir dalam kegiatan ini yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, para Forkopimda, serta para Inspektur di kementerian/lembaga, inspektorat daerahh provinsi, kabupaten/kota. (*)