Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyatakan dukungannya untuk mendorong ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Rionald Silaban mengatakan, pihaknya melihat bahwa perumahan adalah salah satu sektor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, kata Rionald, sektor ini memiliki multiplier effect yang sangat tinggi terhadap sektor yang lain.

Baca Juga: Backlog Masih Besar, Permintaan Rumah Subsidi di Karawang Dinilai Tetap Tinggi

Ia menyampaikan, dukungan pengembangan sektor perumahan bagi MBR terwujud antara lain melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Selain itu, ada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), pembangunan Rusun dan Rusus, serta insentif pajak berupa pembebasan PPN dan PPh 1% untuk rumah sederhana dan sangat sederhana.

"Sejak Tahun 2010, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program FLPP total sebesar Rp79,77 triliun, bahkan dalam dua tahun terakhir, average-nya hampir sekitar Rp20 triliun," ungkapnya, dalam Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang diikuti secara virtual, Rabu (25/1/2023).

Rionald mengungkapkan, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan sejumlah 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai sebesar Rp100,32 triliun.

"Selain itu, kita (pemerintah) juga memberikan PMN kepada PT SNF (Persero) sejak tahun 2017 khusus untuk perumahan adalah sebesar Rp7,8 triliun yang kemudian di-leverage untuk menyalurkan pendanaan sebesar Rp15,04 triliun guna mendukung pembiayaan bagi penyediaan 421.650 unit rumah MBR," jelasnya.

Tak hanya itu, dana APBN 2022 juga digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang dialokasikan dalam bentuk PMN kepada Perum Perumnas sebesar Rp1,57 triliun, Bank Tanah, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebesar Rp2,48 triliun.

"Kita mendukung BTN sehingga kemarin pemerintah ikut serta dalam merevisi dan menambah modal Rp2,48 triliun dari kebutuhan Rp4 triliun equity baru PT BTN," pungkasnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Kembali Diserang dengan Isu Khilafah, Netizen Kaget: Lho Katanya Titipan Amerika