Suara.com - Politisi Partai NasDem Effendi Choirie mengatakan, tidak ada yang salah dengan kedekatan bakal calon presiden, Anies Baswedan dengan golongan tertentu. Hal itu justru dinilai sebagai sikap yang logis.

"Anies dekat dengan golongan tertentu apa yang salah. Mereka penduduk dipilih dan memilih," tegasnya dalam tayangan Catatan Demokrasi dikutip dari tayangan Kanal YouTube tvOneNews pada Rabu, (21/12/2022).

Dia juga membantah bahwa kegiatan yang dilakukan Anies Baswedan adalah menjual keagamaan, bahkan Anies dilabeli sebagai bapak politik identitas. Menurut Choirie, cap tersebut salah alamat. Choirie justru menyalahkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Karena sebetulnya sebelum ada pilkada DKI  hal hal seperti itu tidak ada. Ini gara gara pilkada DKI kasus Ahok itu muncul," tuturnya. 

Baca Juga: Anies Baswedan Puji Kinerja Jokowi Soal Tangani Banjir Jakarta, Kini Masih Konsisten Rampungkan Sodetan Kali Ciliwung

Anies Baswedan membahas safari politik, endorse calon presiden, sampai hubungannya dengan Presiden Joko Widodo di program Jujur-Jujuran (Rumah KD). (YouTube/Official NET News)

Politik identitas muncul karena statemen Ahok. Sebab, Anies Baswedan tidak pernah menyebutkan dalil-dalil agama baik sejak mencalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta sampai sekarang.

"Ini terus menerus dicapkan kepada Anies. Ini adalah zalim. Sesat dan menyesatkan," tegasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti beredarnya isu suku, agama dan ras (SARA) di media sosial jelang pesta demokrasi, pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 mendatang. Bahkan, Jokowi meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat aturan yang jelas sehingga tidak multitafsir.

Hal itu disampaikan presiden saat membuka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2024 untuk memantapkan kinerja dan soliditas jajaran pengawas pemilu dalam mengawal pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu (17/12/2022).

Jokowi sendiri mengapresiasi program pengawasan yang dibuat Bawaslu dengan memberlakukan patroli siber di media sosial.

Baca Juga: PPP Sebut Kabar Bakal Ada Reshuffle Kabinet Menguat

"Saya senang tadi Pak Ketua Bawaslu Rahmad Bagja, bahwa akan ada pengawasan media sosial, ada polisi sibernya di situ. Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos," kata Jokowi.

"Ngipas-ngipasin dimulai dari situ, nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos. Oleh sebab itu  saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu," katanya.

Isu SARA di media sosial jelang pemilu atau masa kampanye kerap kali menjadi pemantik perpecahan.

Dia mengingatkan, hal tersebut harus menjadi perhatian, mengingat Bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman, agama, suku, budaya, dan ras.

"Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam. Jadi hati-hati, kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan, nggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil, pasti grogi," kata Jokowi.