PARTAI Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menguatkan rencana koalisi mereka dalam Pilpres 2024 dengan peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra - PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dengan pembentukan Sekber tersebut, maka bisa dipastikan bahwa koalisi yg bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Koalisi KIR) ini akan mengusung Prabowo sebagai Calon Presiden (Capres) dan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres.

Keduanya merupakan Ketua Umum dari Gerindra dan PKB, yang boleh dikatakan sudah merupakan kesepakatan yang hampir final. Tahap finalnya adalah ketika kedua sosok ini diumumkan sebagai paslon Koalisi KIR.

Ditetapkannya Prabowo sebagai capres oleh Koalisi KIR praktis menutup peluang kader Gerindra yang lain, yakni Sandiaga Uno yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, untuk menjadi capres atau cawapres dalam Pilpres 2024.

Melihat kondisi tersebut, fungsionaris PPP DKI Jakarta, Erwin A. Chairansyah, mengingatkan agar PPP tidak memaksakan Sandiaga Uno menjadi capres atau cawapres dari PPP. Menurutnya, sebagai partai politik yang dituakan, PPP harus memegang etika politik untuk tidak mengusung Sandi, karena partainya Sandi sendiri, Gerindra, telah menetapkan Prabowo sebagai Capres mereka.

"PPP juga perlu memelihara hubungan yang baik dengan Gerindra yang selama ini telah terbangun baik di dalam maupun diluar parlemen (DPR dan DPRD). Bahkan di  DPRD Jawa Barat, PPP bergabung dalam satu fraksi," ungkap Erwin A. Chariransyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/1/2023)

Menurt Erwin, lebih baik PPP mengusung kadernya sendiri atau sosok yang bukan merupakan kader partai lain. Ia menunjuk pada nama Mardiono yang menjabat Plt Ketua Umum PPP atau Erick Thohir yang nota bene bukan merupakan kader partai manapun saat ini. "Mereka dinilai memiliki kemampuan dan leadership namun bukan kader parpol untuk menjadi pimpinan nasional yang akan datang," ujar Erwin. (OL-13)

Baca Juga: Survei Algoritma: Puan jadi Kandidat yang Paling Tidak Akan Dipilih