INDOZONE.ID - Presiden Joko Widodo dinilai telah terbukti mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur di daerah secara merata. Masifnya pembangunan yang dilakukan di era pemerintahan Jokowi ini sukses mendorong pemerataan di berbagai daerah.

Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar) Riski Kurniawan Nakasri memuji pembangunan yang saat ini masih masif dilakukan oleh Jokowi. Ia mengaku salut dengan realisasi pembangunan yang mampu menjangkau seluruh daerah di Indonesia.

Baca Juga: Sejumlah Infrastruktur Terdampak Tol Kediri-Tulungagung, Pemkab Janjikan Solusi

“Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat (Jokowi). Banyak sekali infrastruktur nasional yang sedang dikerjakan, lebih dari 200 infrastruktur nasional,” ujar Riski di
dalam siaran pers yang diterima Indozone, Senin (22/1/2023).

Riski mengatakan hadirnya infrastruktur yang merata dapat mendorong kemajuan sebuah daerah. Sebab sektor ekonomi pasti akan meningkat jika memiliki infrastrukturnya memadai.

Baca Juga: Solusi Ini Penuhi Hak Pendidikan dan Teknologi Anak di Daerah yang Belum Merata

“Tentu terus dibangunnya infrastruktur ini akan meningkatkan ekonomi kita di daerah. Tentu juga akan meningkatkan ekonomi nasional,” ucap Riski.

Riski juga menjelaskan bukti pembangunan Jokowi di Sumatera Barat (Sumbar) yang diyakini mampu mendongkrak ekonomi rakyat. Salah satunya pembangunan jalan tol trans Sumatera yang menghubungkan Sumbar dan wilayah-wilayah lainnya.

“Di sumbar misalnya akan ada pembangunan jalan tol. Ketika infrastruktur jalan tol ini dibangun, pasti ekonomi sumbar bergerak,” pungkasnya.

Pemerintahan Joko Widodo menargetkan anggaran fantastis pembangunan infrastruktur senilai USD412 miliar atau sekitar Rp5.768 triliun pada periode 2019-2024. Realisasi anggaran besar ini berasal dari pemerintah sebesar 40 persen, BUMN sebesar 25%, dan sisanya melalui sektor swasta.

Adapun alokasi infrastruktur direncanakan untuk transportasi sebesar 60 persen, energi 17 persen, irigasi 10 persen, suplai air dan sanitasi 5 persen, serta informasi dan komunikasi 8 persen.

Alokasi tersebut bertujuan untuk meluaskan akses agar sumber daya dan kekayaan Indonesia dapat menyebar merata di luar Pulau Jawa.