Pemerintah tidak ingin memberatkan biaya haji 2023 kepada jemaah namun tetap mempertimbangkan keuangan haji dan keadilan nilai manfaat.

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya haji 2023 naik menjadi Rp69 juta. Kenaikan tersebut dinilai penting untuk melindungi dana jemaah haji.

Namun usulan kenaikan biaya haji 2023 menjadi Rp69 juta itu menuai beragam komentar. Sejumlah pihak merasa keberatan dengan kenaikan biaya haji yang jumlahnya nyaris dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa pihaknya akan menyelenggarakan rapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan sejumlah lembaga terkait untuk memastikan biaya haji 2023.

Menag Yaqut Beberkan Alasan di Balik Usulan Biaya Haji 2023 Naik jadi Rp69 Juta

"Kita masih akan membahas dengan pihak-pihak terkait dalam pembiayaan Haji tahun 2023 ini. Dalam minggu ini, kami akan rapat dengan Dirjen Haji dan Umroh, Kementerian Kesehatan RI, pihak maskapai penerbangan, dan pihak PT Angkasa Pura, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan layanan haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi," kata Ace seperti dilansir detikcom, Minggu (22/1/2023).

"Terutama tentu dengan pihak Badan Pengelola Keuangan Haji RI untuk memastikan ketersediaan dana haji yang diperuntukkan bagi nilai manfaat yang akan dipergunakan untuk haji tahun ini. Pihak BPKH RI sangat penting dalam memastikan biaya haji tahun ini. Besaran nilai manfaat yang diusulkan 30% apakah masih mungkin mengalami perubahan komposisi menjadi lebih besar atau tidak," sambungnya.

Ia menrgetkan bahwa kepastian biaya haji 202 akan diputuskan pada pertengahan bulan Februari 2023.

"Kami memiliki target tanggal 13 Februari 2023 ini Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini bisa diputuskan bersama dan sudah fixed," ujar Ace.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin memberatkan biaya haji kepada jemaah namun tetap mempertimbangkan keuangan haji dan keadilan nilai manfaat.

"Prinsipnya, kami ingin biaya haji ini dapat terjangkau masyarakat sesuai dengan prinsip istitho'ah atau kemampuan, namun tetap mempertimbangkan sustainibilitas keuangan haji dan keadilan nilai manfaat bagi seluruh jemaah haji. Kami tidak ingin nilai pokok keuangan dan nilai manfaat jemaah haji tahun depan dan seterusnya terpakai untuk jamaah haji tahun ini. Ini yang kami sedang hitung bersama dengan BPKH," pungkasnya.