JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar menilai, tingginya elektabilitas Partai Demokrat berkat kepemimpinan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurutnya, selama dua setengah tahun memimpin, AHY telah menunjukkan sejumlah pencapaian.

Salah satunya, memastikan soliditas Demokrat pasca gerakan mengusung Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum tandingan.

Baca juga: Survei LSI: Jika Pileg Digelar Hari Ini, PDI-P Paling Banyak Dipilih

“(AHY) berhasil memimpin Demokrat menghadapi begal partai sekelas orang dekat Istana,” ujar Renanda dalam keterangannya, Minggu (22/1/2023).

Adapun hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 7-11 Januari 2023 menunjukan elektabilitas Demokrat berada di tiga besar setelah PDI-P, dan Gerindra.

Demokrat memperoleh tingkat elektoral 7,1 persen, lalu Gerindra 12,1 persen, kemudian PDI-P sejumlah 21,9 persen.

Baca juga: Survei LSI: 26,7 Persen Responden Belum Tentukan Pilihan Parpol

Ia mengklaim keberhasilan AHY yang lain adalah membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19, dan menyuarakan aspirasi masyarakat yang kerap diabaikan pemerintah.

“Banyak yang menginginkan perubahan, dan berharap Demokrat bisa menjadi salah satu motor pendorong perubahan ini,” ucap dia.

Di sisi lain, Renanda meminta bakal mitra koalisi Demokrat yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem untuk mengedepankan objektivitas dalam menentukan figur calon presiden (capres), dan calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Ganjar Pranowo Teratas, Prabowo dan Anies Bersaing Ketat

“Karena kami dalam mengusulkan capres, dan cawapres berpijak pada ukuran-ukuran rasional, dan realistis,” ungkap dia.

“Atau seperti yang disampaikan Ketum AHY kalau ingin menang, seluruh mitra koalisi harus mengedepankan objektivitas,” pungkasnya.

Adapun penjajakan Koalisi Perubahan masih belum menemukan titik temu hingga saat ini.

AHY menyiratkan keinginannya untuk mendeklarasikan Koalisi Perubahan jika sepaket dengan pengusungan capres-cawapres.

Baca juga: Survei LSI: 53 Persen Responden Tak Tahu PPKM Telah Dicabut

Sementara Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya tak sepaham. Ia menuturkan Nasdem ingin deklarasi dilakukan hanya dengan kesepakatan pengusungan Anies Baswedan sebagai capres.

Alasannya, figur cawapres bisa diumumkan belakangan sebagai salah satu strategi pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.