tirto.id - Partai Nasdem meminta PDIP berhenti mengolok-olok Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dengan mengungkit persoalan impor beras seraya meminta reshuffle kabinet. Nasdem tidak terima bila menterinya menjadi kambing hitam atas impor beras di Indonesia saat ini.

Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengingatkan bahwa kewenangan impor beras bukan ada di tangan Kementerian Pertanian, namun ada di Kementerian Perdagangan.

"Laporan mana yang salah? Faktanya gabah petani cukup kan? masalahnya Bulog yang tidak mampu menyerap gabah petani terus yang ingin impor kan Mendag? Kok dibolak balik ya informasinya," kata Irma dalam keterangan tertulis pada Jumat (21/1/2023).

"Wong mentan enggak mau impor dan sudah bilang di media. Kan Bulog dan Mendag yang impor," tegasnya.

Irma menegaskan bahwa PDIP juga memiliki cela pada saat korupsi Bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. "Lagi pula yang fatal itu adalah menteri yang mencuri uang rakyat lewat bansos kemudian ditangkap KPK," ungkit dia.

Baginya, Nasdem sudah berkomitmen untuk mendukung Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin hingga akhir masa jabatan. Oleh karenanya dia mendesak semua pihak yang mendengungkan isu reshuffle untuk diam dan fokus bekerja.

"Bagi Nasdem, sekali lagi komitmen menjaga pemerintah sampai berakhirnya masa jabatan sudah jadi kewajiban, untuk itu kami tidak akan pernah mundur dari pemerintah yang ikut kami menangkan, kecuali jika presiden memang memutuskan lain," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut ada laporan kerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ke Jokowi yang tidak tepat.

"Apa (laporan) yang disampaikan Menteri Pertanian ke Presiden kan tidak tepat. Bayangkan saja, menteri itu kan pemerintahan, dalam pengertian sehari-hari, (menteri) yang menguasai hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya," kata Hasto.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta dua menteri Nasdem untuk mengundurkan diri. Keduanya yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Selain karena kinerjanya, Djarot menyebut itu sebagai konsekuensi partainya yang telah mencapreskan seseorang, dalam hal ini Anies Rasyid Baswedan.