Suara.com - Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sorotan dengan pernyataannya soal operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai pengingat, Luhut meminta KPK untuk mengurangi OTT karena dianggap membuat image negara menjadi buruk. Karena itulah Luhut mendorong digitalisasi pemerintah untuk menutup celah korupsi.

Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan. [Tangkapan Layar Youtube/StranasPK Official]

Namun Wakil Presiden Ma'ruf Amin tampaknya memiliki pendapat yang berbeda. Sebab Ma'ruf menilai penindakan berupa OTT KPK masih diperlukan.

Dikutip dari WartaEkonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Ma'ruf menilai diperlukan pendekatan trisula untuk mengatasi korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf: Imlek Menjadi Momentum untuk Memperkuat Solidaritas Bangsa

"Secara menyeluruh memang yang dilakukan di dunia di mana pun termasuk KPK itu menggunakan pendekatan trisula ini, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan," ujar Ma'ruf dalam keterangan langsungnya di agenda Pemberian Anugerah Revolusi Mental Tahun 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Ma'ruf Amin berpendapat OTT KPK tetap bisa dilakukan selama diiringi dengan pendidikan antikorupsi secara komprehensif.

OTT sendiri merupakan rumusan yang dibuat oleh KPK sebagai bagian dari penindakan. Karena itulah, bila aspek pencegahan dan pendidikan antkorupsi sudah berhasil, maka penindakan bisa diminimalisir.

"Sebenarnya pemberantasan korupsi itu seperti sudah dirumuskan oleh KPK sendiri dilakukan secara komprehensif, dari pendidikan, pencegahan dan penindakan ini sangat berkorelasi," tutur Ma'ruf Amin.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta memberikan sambutan secara virtual dalam Silaknas Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) pada Sabtu (8/10/2022). [ANTARA/BPMI Setwapres]

"Jadi kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim. Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan mungkin akibatnya ada dalam penindakan," imbuhnya.

Baca Juga: Wapres Ungkap Faktor Penentu Keberhasilan Suatu Bangsa

Karena itulah Ma'ruf Amin mendorong supaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi ditingkatkan lagi. "Jadi ini untuk bagaimana supaya bagaimana tidak lagi terjadi penindakan supaya lebih masif ada di pendidikan dan pencegahan," tandasnya.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar KPK mengurangi OTT karena berdampak terhadap image negara.

Luhut menilai niat korupsi tidak akan muncul apabila seseorang bekerja dengan hati. Namun Luhut juga tidak menampik ada beberapa pihak yang akan berbuat "nakal".

"Ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita mau bersih-bersih amat di surga saja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap, itu nggak bagus juga, ya lihat-lihatlah," ungkap Luhut.