Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengatakan, seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki divisi yang lebih spesifik terkait dengan sistem teknologi dan informasi (TI) agar tidak berat dalam mengemban tanggung jawab.

"Teman-teman KPU berat sebetulnya, mereka punya ide besar tapi kalau kita liat dari struktur, organisasi KPU tidak ada yang spesifik yang bertanggung jawab kepada IT.  Mestinya dengan bayangkan bisa sepertiga atau separuh proses itu bergantung kepada IT," kata Mardani saat menjadi pembicara dalam diskusi media JPRR di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/1).

Ia mencontohkan, dari salah satu perusahaan decacorn yang memiliki divisi 'Executive of IT' berfokus pada bagian teknologi dan informasi tersebut.

Ia berharap KPU dapat menjadikan perusahaan tersebut sebagai contoh agar tak kewalahan dalam menangani sistem informasi.

"Sampai sekarang enggak ada yang spesifik di KPU. Orangya tidak spesifik, anggarannya tidak ada, tapi dibahas, ini sangat berbahaya. Padahal ini sesuatu yang sangat dijadikan landasan banyak pengambilan keputusan strategis," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyarankan KPU harus mengaudit sistem teknologi dan informasi. Namun tentunya bukan diaudit oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

"Kalau teman KIPP tidak mungkin audit detail, dia audit kepada prosedur bahwa KPU ini terhadap permintaan publik dia memenuhi kriteria tapi seperti apa SIPOL ini, SILON ini, harus ada auditor publik terpercaya yang mengaudit, dan itu provement," katanya.

19