Pertama,kripto. Kedua, pembentukan harga acuan sendiri untuk minyak sawit mentah. Ketiga, penyusunan peraturan pemerintah (PP) masa transisi terkait UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU PPSK) soal pengawasan kripto yang dialihkan ke OJK.

"Juni 2023 menjadi bulan keramat bagi Bappebti," tutur Didid, dalam acara Penutupan Rapat Kerja Bappebti, di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2023).

Didid mengakui tugas yang diberikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan untuk menyelesaikan bursa kripto bikin asam lambungnya naik. Tetapi dia memastikan serah terima pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK saat ini sedang dilakukan.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pihaknya sedang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun rancangan PP (RPP) masa peralihan tersebut. Dia menegaskan aturan itu bakal rampung paling lambat 6 bulan.

"PP disusun 6 bulan dan masa transisi dilakukan 2 tahun atau 24 bulan. Kita akan menyusun RPP itu, butir-butir yang dimasukan terkait mekanisme pemindahannya, mekanisme kerjasama, dan sinergitas Bappebti, OJK, dan Kemenkeu," bebernya.

Dia menjelaskan walaupun pengawasan kripto sudah beralih ke OJK, Bappebti tetap memiliki peran penting. Yaitu OJK akan menjadi operasionalnya dan Bappebti dalam kebijakan makro.

"Berikutnya (isi RPP) terkait koordinasi kebijakan. Artinya, kebijakan terkait, terutama aset digital, kebijakannya tetap ada di Bappebti tetapi operasionalnya itu akan ada di OJK. Jadi Bappebti kebijakan makro," pungkasnya.

Sementara itu, Didid mengklaim price reference komoditi dengan pembentukan bursa komoditas, khususnya minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), segera segera rampung pada Juni 2023.

"Saat ini hampir selesai susunan roadmap price reference. Sekitar 60-70% selesai. Namun dengan adanya masukan-masukan kemarin, tentu akan kita perbaiki. Secara umum pertama (dibuat) adalah CPO. Kita tahu ada beberapa komoditi yang dikuasai RI, karet, kopi, kopra. Pertama arahannya CPO, berikutnya komoditi lainnya," pungkasnya.