AKURAT.CO PDI Perjuangan DKI Jakarta menyambut baik kesiapan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, apabila dicalonkan sebagai gubernur pada 2024.

"Kalau ya namanya kader harus siap ketika partai memberikan mandat," kata Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/1/2023).

Nama Gibran Rakabuming Raka bersama empat kader lainnya masuk dalam radar PDIP untuk diusung sebagai calon gubernur di Pilkada Serentak 2024. Selain Gibran Rakabuming Raka, ada nama Menteri Sosial, Tri Rismaharini; Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Annas; dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi.

baca juga:

Akan tetapi, lanjut Gembong, keputusan untuk menunjuk siapa yang bakal dicalonkan tentu harus berdasarkan izin Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, termasuk di Pilgub DKI Jakarta.

"Kesiapan itu kan ujungnya yang menetapkan DPP partai," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan bahwa peluang Gibran Rakabuming Raka ikut Pilgub Jakarta sangat besar.

Menurut dia, anak sulung Presiden Joko Widodo itu tidak akan sulit mendapatkan rekomendasi dari Megawati. Selain hubungannya dengan Megawati cukup baik, faktor sang ayah juga akan memuluskan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan tiket di Pilgub Jakarta.

"Meskipun elektabilitas Gibran di DKI Jakarta saat ini masih kecil, namun peluang meningkatkannya masih terbuka. Setidaknya Gibran masih bisa menggunakan jaringan yang dibentuk ayahnya saat maju Pilgub DKI Jakarta," ujar Jamiluddin.

Bahkan, Gibran masih terbuka menggunakan relawan ayahnya saat Pemilihan Presiden 2019 lalu. Jaringan relawan Joko Widodo cukup kuat dan militan untuk mengerek elektabilitas Gibran. Jadi, peluang Gibran menang tetap terbuka selama dapat mengoptimalkan jaringan dan relawan tersebut. Kekuatan itu akan ditopang oleh mesin PDIP yang juga dikenal militan.

"Peluang menang semakin terbuka kalau Gibran punya prestasi monumental selama memimpin Solo. Prestasi itu diperlukan untuk meyakinkan pemilih Jakarta kelayakannya menjadi gubernur Jakarta," pungkas Jamiluddin.