Jumat, 20 Januari 2023 – 19:10 WIB

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin. (ANTARA/HO-Kemenag)

jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengungkapkan sebanyak 108 lembaga pengelola zakat tidak berizin. Anehnya, walaupun tidak berizin mereka tetap melakukan aktivitas pengelolaan zakat.

Oleh karena itu, kata Kamarudin, lembaga tersebut harus menghentikan aktivitasnya. Selain itu, masyarakat diminta tidak menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada lembaga yang tidak berizin alias ilegal.

Dia menyebutkan Kementerian Agama (Kemenag) telah merilis daftar lembaga pengelola zakat yang didata hingga Januari 2023. Di tingkat pusat, ada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Sudah terbentuk juga 34 Baznas tingkat provinsi dan 464 Baznas kabupaten/kota.

“Kemenag mencatat ada 37 Lembaga Amil Zakat atau LAZ Skala Nasional, 33 LAZ Skala Provinsi, 70 LAZ Skala Kab/Kota yang memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama,” terang Dirjen Kamaruddin Amin, Jumat (20/1).

Kamaruddin menyatakan tata kelola zakat di Indonesia diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 18 ayat (1) UU 23/2011 mengatur bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk menteri. Sementara, pada ayat (2) mengatur bahwa izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

b. berbentuk lembaga berbadan hukum;

c. mendapat rekomendasi dari Baznas;

Kemenag minta masyarakat tidak menyalurkan zakat & infak kepada 108 lembaga ini, ilegal

-