GELORA.CO - Ahli hukum tata negara, Refly Harun, tidak yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan hukuman pada partai politik Istana yang mengusung Anies Baswedan.

Hal itu disinggung Refly saat membahas soal kemungkinan Anies batal dicalonkan usai Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Surya Paloh di Eropa akhir tahun 2022 lalu.

Tetapi, selain kemungkinan Anies batal dicalonkan, tak tertutup pula kemungkinan konstelasi politik baru juga akan terjadi.

“Masuk akal. Jadi upaya men-deadlock-kan jalan. Tetapi, konstelasi politik yang baru bisa juga terjadi,” ujar Refly, dikutip NewsWorthy dari kanal YouTube pribadi pada Jumat (20/1/2023).

“Misalnya ya sudah saya sebutkan kalau upaya men-deadlock-kan itu misalnya ya deadlock mengenai calon wakil presiden. Karena wakil presidennya deadlock ya sudah bubar,” sambungnya.

Kemungkinan konstelasi politik baru terbentuk karena ada pula kemungkinan partai politik yang juga lepas dari cengkeraman Istana.

“Tapi jangan lupa mungkin saja ada konstelasi politik baru yang lepas dari cengkraman Istana misalnya yang tiba-tiba bergulir menggelinding begitu saja,” jelas Refly.

Tetapi, ahli hukum sekaligus pengamat politik ini tak terlalu yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar akan memberikan hukuman pada partai pendukung Istana yang ikut mengusung Anies.

Itu karena, Presiden Jokowi sendiri yang akan mengalami kesulitan di masa mendatang seandainya justru Anies yang menang.

“Tentu Presiden Jokowi juga akan melihat kalau misalnya terjadi katakanlah dia mengambil tindakan-tindakan untuk memberikan punishment kepada mereka yang mencalonkan Anies Baswedan misalnya, kan bisa juga kemudian ketika Anies benar-benar menang, yang sulit kan dia sendiri,” jelas Refly.