Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan Indonesia masih memiliki banyak PR terkait target Presiden Jokowi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0% di 2024.

Selain soal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, Indonesia juga masih menghadapi tantangan lapangan pekerjaan.

"Kalau kita kaitkan dengan digitalisasi dan UKM yang jadi tulang punggung, ini harus bisa lebih banyak lagi jumlah wirausaha di Indonesia," kata Bhima kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/1/2023). "Jadi, kalau mereka bekerja, otomatis mereka bisa terangkat dari kemiskinan."

Baca Juga: Ekonom Minta Pemerintah Juga Fokus Atasi Kemiskinan Struktural di Tanah Air

Selain itu, perlu adanya integrasi dan percepatan pada program pengentasan kemiskinan ekstrem itu sendiri. Pasalnya, waktu yang tersisa hingga 2024 tinggal sedikit lagi. Terlebih, target ini juga terdisrupsi dengan adanya ancaman pelemahan ekonomi.

"Untuk kemiskinan ekstrem 0%, saya kira dari sisi pemerintah juga bilang agak susah untuk diturunkan ke angka 0%. Jadi, mungkin butuh waktu," imbuhnya.

Meski begitu, upaya menurunkan kemiskinan tetap dapat dilakukan. Salah satunya melalui kerja pemerintah daerah. Bhima berpendapat pemda memiliki peran penting dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Tanah air.

"Mulai dari belanja birokrasi di pemda, seperti belanja barang dan pegawai itu sudah mulai harus berkurang dan lebih banyak untuk stimulus kepada usaha yang sifatnya produktif," jelas dia.

Pemda juga perlu memfasilitasi UKM agar dapat mengakses pembiayaan murah. Dengan begitu, penyerapan tenaga kerja juga akan otomatis terdongkrak.

"Kemudian, proyek-proyek yang ada di pemda, seperti pengadaan barang dan jasa, kan ada target 40% barang harus dari UKM atau lokal, itu yang harus didorong," ujar Bhima.

Bhima juga mendorong pemda untuk memberdayakan anak muda di daerahnya untuk mulai bertransformasi digital. Pemda dapat meningkatkan kerja sama dengan berbagai platform digital agar anak-anak muda yang menganggur di daerah dapat diberdayakan.

Baca Juga: Khawatirkan Kebijakan Jalan Berbayar Benar-benar Diterapkan Heru, Sosiolog: Pendukung Pj Gubernur Ini Partai Besar!