Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh penyelenggara negara menjauhi tindakan koruptif jika tidak mau ada operasi tangkap tangan (OTT). Pernyataan itu merespons Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang tak ingin melihat operasi senyap itu lagi.
 
"Jadi begini, jauhi korupsi. Itu saja. Jadi kalau jauhi korupsi ya tidak mungkin dilakukan tangkap tangan, kan begitu," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023.
 
Ali menjelaskan OTT dilakukan karena adanya pejabat yang melakukan transaksi haram. KPK dipastikan tidak sembarangan menangkap pejabat negara dalam operasi senyap itu.

-?

- - - -
"Kami melakukan kegiatan tangkap tangan, tentu karena kemudian menemukan bukti awal ada dugaan transaksi yang dilakukan oleh penyelenggara negara terkait dengan tindak pidana korupsi, kan begitu," ujar Ali.
 
Dia menegaskan OTT bakal terus dilakukan jika KPK mengendus adanya transaksi korupsi yang dilakukan pejabat. Simpelnya, kata Ali, penyelenggara negara dilarang korupsi jika tidak mau ditangkap.
 
"Kalau kemudian siapa pun tidak melakukan tindak pidana korupsi, ya pasti tidak ditangkap, begitu kan, itu saja. Tapi yang pasti kami KPK, kami tegaskan tetap melakukan tangkap tangan sepanjang kemudian di hadapan kami ada dugaan korupsi," ucap Ali.
 
 
Penolakan OTT juga pernah disampaikan Luhut dalam peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi pada Desember 2022. Luhut meminta KPK tidak sering-sering melakukan OTT. Menurutnya, bersih-bersih menyeluruh cuma bisa dilakukan di surga.
 
"Kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita mau bersih-bersih amat di surga saja lah kau," kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022.
 
Luhut menilai operasi senyap KPK membuat negara terlihat jelek. Karenanya, Lembaga Antikorupsi diminta sedikit menumpulkan taringnya.
 

(END)