BANDUNG, JITUNEWS.COM- Komisi XI DPR RI mengingatkan Pemerintah Daerah untuk lebih teliti dan menjaga kebijakan pada sektor vital. Hal ini bertujuan agar inflasi di daerah bisa dikendalikan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah menanggapi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan kepala daerah untuk berhati-hati dalam menaikan tarif PDAM untuk masyarakat

Najib mengatakan tarif PDAM menjadi salah satu yang harus serius disikapi oleh pemerintah daerah, pasalnya layanan tersebut masuk dalam pelayanan dasar yang harus dikendalikan.

Cegah Inflasi, Pemerintah Diminta Anggarkan pagu khusus Bantuan Pengendali Inflasi dalam TKD

"PDAM salah satu Perumda yang mengelola hajat hidup orang banyak, dan merupakan sektor vital. (Kenaikan tarif PDAM) akan memicu efek domino kenaikan harga pada komoditas lain. perlu dijaga harga/tarifnya," ujar  Najib saat dihubungi, Kamis (19/1/ 2023).

Politisi PAN ini menambahkan faktor penunjang inflasi lainnya yaitu sektor transportasi, termasuk diantaranya tarif parkir dan tarif tol. Ia menilai, sangat relevan jika sektor tersebut dijaga agar mampu mengendalikan inflasi.

"Faktor penyumbang inflasi itu salah satunya transportasi. Sangat relevan dalam menjaga inflasi itu salah satunya ongkos transport logistik dijaga. Namun sebaiknya perlu ditambah insentif kepada para pihak terkait, " katanya.

Ia mencontohkan, insentif yang dimaksud misalnya saja untuk bea masuk kendaraan niaga, atau pajak perusahaan tertentu.

"Misalnya insentif bea masuk kendaraan niaga atau pajak perusahaan tertentu dapat keringanan pajak dan lain lain. Nah, kalau ini belum ada, ya dipertimbangkan dulu lah (kenaikan tarif)," kata Ahmad Najib.

Dunia Hadapi Resesi Global 2023, DPR: Pemerintah Harus Optimis