Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa beberapa ruangan di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023) malam WIB. Dari kabar yang beredar, petugas KPK melakukan penggeledahan di lantai 3, 4, 8, dan lantai 10 gedung DPRD DKI.

Lantai 10 Gedung DPRD DKI diketahui merupakan kantor ruangan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Sementara, tiga lantai lainnya diketahui lokasi kantor Fraksi Golkar dan Fraksi PSI (4), Fraksi PDIP (8), dan ruang Komisi C (3).

Baca Juga: KPK Geledah Gedung DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi: Saya Dukung...

Tenaga Ahli Fraksi PSI DPRD DKI, Akmal, membantah jika KPK memeriksa ruangan Fraksi PSI di lantai 4 gedung DPRD DKI. Menurut dia, penyidik KPK hanya memeriksa ruangan Fraksi Golkar. Dia pun juga di lokasi sampai malam, memantau pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK.

"Ketua Fraksi PSI sudah minta keterangan setwan DPRD, ruang Fraksi PSI tidak digeledah sama sekali. Bisa dicek juga ke setwan atau pamdal yang bertugas mengawal KPK semalam. Lantai 4 itu yang digeledah hanya Fraksi Golkar," ucap Akmal, melansir Republika.co.id, Rabu (18/1/2023).

Sementara itu, petugas KPK membawa sebanyak tujuh koper barang bukti yang diduga berisi berkas dan barang lainnya hasil penggeledahan di gedung DPRD DKI. Petugas KPK keluar dari gedung pada Selasa sekitar pukul 20.55 WIB melalui pintu gedung DPRD lama. Petugas pun memasukkan semua koper tersebut ke enam mobil jenis minibus yang bersiap di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Setelah memasukkan tujuh koper berwarna hitam dan merah tersebut ke dalam mobil, petugas KPK langsung pergi meninggalkan gedung legislatif tersebut. Selama proses penggeledahan oleh KPK, akses masuk ke Gedung DPRD DKI Jakarta dijaga petugas pengaman dalam (pamdal) DPRD DKI.

Awak media tidak diberikan akses untuk masuk meliput kegiatan tersebut. KPK mengonfirmasi, penggeledahan tersebut berhubungan dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan lahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Baca Juga: Kian Endus Aliran Dana Lukas Enembe, KPK: Tak Sedikit, Bisa Sampai Rp1 Triliun!

"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud, terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," kata juru bicara bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/1).

Baca Juga: Gubernur Koster Terbitkan Pergub Nomor 1 Tahun 2023, Cabut Semua Aturan Sanksi Pelanggaran PPKM

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Republika.

Editor: Puri Mei Setyaningrum