PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa TNI dan Polri tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Dua institusi penjaga keamanan itu harus terus bersikap netral.

"Perlu saya ingatkan TNI dan Polri tidak boleh berpolitik praktis," ujar Jokowi dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).

Baca juga: Kontras Kritik Pembangunan Jalan di Wilayah Korban HAM Berat

Menanggapi arahan tersebut, Panglima TNI Yudo Margono menjamin tidak akan ada anggotanya yang terlibat dalam kegiatan politik.

"Ketika fit and proper test, saya sudah menjamin bahwa TNI harus netral. Tentunya saya akan konsisten untuk itu. Kita tekankan kepada seluruh jajaran. Sekarang ini sudah kita mulai penekanan pada jajaran untuk netral," tegas Yudo di Bogor, Jawa Barat.

Ia pun memastikan akan ada sanksi bagi prajurit yang melanggar ketentuan itu. TNI pun sudah memiliki perangkat hukum yang mengatur hukuman atas pelanggaran tersebut.

"Kita kan punya perangkat hukum. Kalau memang kena pidana, ya pidana. Jadi untuk prajurit-prajurit yang melanggar hukum tentunya pasti akan kita kenakan sanksi hukum," ucap mantan Kepala Staf Angkatan Laut itu.

Terkait pengamanan menjelang Pemilu 2024, ia mengaku akan menunggu permintaan dari Kapolri.

TNI akan mendukung penuh agenda pesta demokrasi dari sisi pengamanan dengan kadar yang sesuai dengan kebutuhan.

"Nanti menjelang pemilu baru kita bergerak, sesuai dengan permintaan Polri. Kita akan membackup dengan jumlah pasukan yang diperlukan, terutama di daerah-daerah mana saja yang dianggap rawan. Itu akan diperkuat tapi nanti tergantung Polri" tandasnya. (OL-6)