PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelanggara sedang mempersiapkan pembentukan panitia pelaksana atau Organizing Committee (OC) untuk gelaran Formula E Jakarta 2023. Salah satu kriterianya adalah memiliki kapabilitas di bidang balap mobil.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga ikut ditanya mengenai ingin atau tidaknya menjadi Ketua OC Formula E. Namun, ia dengan tegas menyatakan tak menginginkannya karena alasan sibuk.

Prasetio sendiri bukan sosok baru dalam dunia balap mobil. Ia juga merupakan anggota senior Ikatan Motor Indonesia (IMI), seperti Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Ketua OC Formula E 2022 lalu, Ahmad Sahroni. Ia juga kerap kali masih mengikuti kegiatan balapan mobil, khususnya offroad.

"Enggak (mau jadi Ketua OC Formula E) lah. Sibuk lah saya," ujar Prasetio di Balai Kota DKI, Senin (16/1/2023).

meminta BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mencari sponsor untuk mendanai penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E Jakarta yang berlangsung 3-4 Juni 2023 ini dan juga seterusnya.

Dengan demikian, kata Prasetio, penyelenggaraan Formula E tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) walaupun Pemprov DKI Jakarta mendukung perhelatan tersebut.

"Kami sebagai unsur pemerintahan di daerah enggak keberatan (Formula E), tetapi tidak boleh menggunakan anggaran APBD. Biar dia business to business, cari sponsor sendiri dan dia harus bisa mandiri," ucapnya.

Prasetio juga mendorong agar Jakpro bisa membuat terobosan untuk mendatangkan sponsor jika ingin penyelenggaraan Formula E Jakarta 2023 bisa sukses. Sehingga bisa meningkatkan posisi Jakarta di mata dunia.

Namun sayangnya, kata Prasetio, gelaran Formula E selama ini hanya menjadi ajang "pembakaran uang", alih-alih mendapatkan keuntungan atau menempatkan posisi yang tinggi bagi Jakarta.

"Kalau saya lihat, cuma buang-buang duit aja, itu yang terjadi. Dia beri inovasi untuk dapat dividen gak? Penyertaan modal kan enggak bisa, makannya saya minta kepada direksi baru ayo bangun. Ini karena ada banyak persoalan di Jakpro dan penugasan Jakpro terlalu banyak, harusnya disekat-sekat kan BUMD banyak agar semua pekerjaan profesional," tuturnya.

Dana Sponsor

Sementara itu, Bamsoet memastikan penyelenggaraan Formula E Jakarta 2023 tidak akan memakai APBD. Hal ini berbeda dengan tahun lalu di era eks Gubernur Anies Baswedan yang menggunakan APBD DKI untuk membayar uang komitmen atau commitment fee sampai 2024.

Bamsoet menyatakan, penyelenggaraan Formula E Jakarta 2023 akan mengandalkan dana dari sponsor. Pihaknya bersama penyelenggara Jakpro disebutnya sudah menyepakati hal ini.

"Kita sepakat bahwa dana nanti yang dipakai untuk Formula E non APBD harus sepenuhnya swasta dan sponsor," ujar Bamsoet di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/1/2023).

Selain itu, Ketua MPR ini juga memastikan pihaknya tak mengajukan sponsor ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sponsor akan sepenuhnya berasal dari kalangan perusahaan swasta.

Hal ini berbeda dengan tahun lalu karena panitia pelaksana mengajukan proposal sponsor kepada BUMN, meski akhirnya tak mendapatkannya.

"(Sponsor hanya) swasta," singkatnya.

Selain itu, ia memastikan pihaknya masih akan terlibat dalam penyelenggaraan Formula E 2023. Keterlibatan IMI ini masih sama seperti tahun 2022 lalu.

Bamsoet juga mengatakan, nantinya peran IMI dalam ajang balap mobil listrik ini adalah sebagai komite pengarah atau Steering Committee (SC). Penyelenggara tetap berada di tangan PT Jakarta Propertindo yang meneken kontrak dengan Formula E Operation (FEO).

Dalam hal ini, Jakpro juga menyerahkan tugas penanggung jawab teknis keselamatan dan balapan kepada IMI.

"Kalau IMI pasti akan Steering Committee karena secara teknis pemegang hak Formula E menyerahkan teknisnya kepada IMI sebagai penanggung jawab teknis keselamatan sekaligus teknis balapnya daripada Formula E," ucapnya.

Namun, nantinya Jakpro masih akan membentuk sendiri kepanitiaan pelaksana atau Organizing Committee (OC) Formula E 2024. Ia tak memastikan IMI akan terlibat dalam OC atau tidak.

"Tapi untuk pelaksanaannya itu panitianya adalah dibawah kewenangan Jakpro," pungkasnya.

Kerjasama B2B

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah Pemprov DKI Jakarta terlibat langsung dalam gelaran Formula E babak 10 dan 11 pada 3-4 Juni 2023 mendatang.

Dia meminta agar balapan mobil listrik itu berjalan melalui kerja sama bisnis atau business to business (B2B).

"Formula E kan tadi sudah dijawab B2B, sedang dibahas," kata Heru.

Foto: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. [Suara.com/Fakhri Fuadi]