PRFMNEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota untuk turun langsung ke lapangan bersama Bank Indonesia (BI) untuk memantau harga barang dan jasa.

Bahkan Presiden Jokowi menyindir masih ada gubernur, bupati dan wali kota yang dinilainya belum rutin memeriksa langsung ke pasar untuk mendeteksi sedini mungkin terjadinya kenaikan harga sejumlah bahan pokok.

Presiden Jokowi menilai, masih ada gubernur, bupati, dan wali kota yang belum bekerja secara detail dalam memantau langsung pergerakan harga di pasar, utamanya harga bahan pokok.

Baca Juga: Jokowi Singgung Daerah yang Naikkan Tarif PDAM: Hati-hati, Bisa Membuat Inflasi Naik

Padahal menurut Jokowi, kegiatan tersebut sangat penting dilakukan dan diketahui langsung oleh para kepala daerah untuk modal menetapkan kebijakan tepat yang dapat bantu mengendalikan inflasi.

Maka dari itu, Jokowi ingin para gubernur, bupati, serta wali kota yang merasa belum rutin memantau langsung ke lapangan dan hanya mengandalkan laporan dari stafnya untuk bisa mulai merutinkan.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Selasa 17 Januari 2023.

Baca Juga: Upaya Pengendalian Inflasi, Pemkot Bandung Cek Terus Harga Kebutuhan Pokok dan Siapkan Pasar Murah

“Ini tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” ujarnya.

Presiden menambahkan dari hasil pantauan langsung ke beberapa pasar dirinya masih menemukan gejolak harga pada beberapa bahan pokok.

“Beras, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan, dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan,” bebernya.

Baca Juga: Pasar Murah Jadi Upaya Pemkot Bandung Kendalikan Inflasi, Terdekat akan Digelar di Ramadhan 2023

Selain itu, Kepala Negara juga meminta para kepala daerah lebih berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena hal itu juga dapat memicu inflasi.

“Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada,” jelasnya.

Baca Juga: Jangan Salah, Ini Tanggal Libur dan Cuti Bersama Imlek 2023 yang Disahkan Presiden Jokowi

Pada kesempatan itu, Jokowi juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah.

“Saya melihat sekarang ini dari Kemendagri, dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data,” tuturnya.***