AKURAT.CO Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta membahas penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) batal digelar. Sekitar 20 menit rapat berlangsung harus ditunda hingga pekan depan.

Penyebab ditundanya rapat lantaran Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta, Sri Haryati, berhalangan hadir. Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta itu hanya ada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

dalam kesempatan tersebut, Syafrin menyampaikan bahwa Sri Haryati sedang mengikuti kegiatan lain. Alasan itu membuat Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengambil keputusan untuk menunda rapat.

"Karena yang bersangkutan sangat penting untuk bisa hadir dan ternyata berbenturan waktunya, maka rapat kita akan kita reschedule pada pekan depan," kata Ismail sambil mengetuk palu, Senin (16/1/2023).

Sebelum ditunda, sejumlah anggota Komisi B DPRD DKI melontarkan instruksi yang diawali oleh Adi Kurnia Setiadi dari Fraksi Partai Gerindra. Dia menolak tegas ERP yang rencananya akan diterapkan di 25 ruas jalan ibu kota.

"Pastinya saya pribadi menolak, jelas-jelas menolak," katanya.

Adi menilai penerapan ERP tidak masuk akal karena dengan APBD DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp83,7 triliun seharusnya masyarakat tidak lagi diminta membayar saat melintasi sebuah jalan. Mestinya, lanjut dia, program-program yang memiliki pungutan biaya digratiskan atau diberi subsidi sehingga tidak memberatkan warga.

"Dengan APBD mau Rp100 triliun itu kan duit rakyat. Seharusnya yang tadinya berbayar digratiskan, bukan yang tadinya tidak berbayar malah suruh berbayar. Itulah aturan atau negara hadir," jelasnya.

Hal senada dilontarkan Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi Nasdem, Hasan Basri Umar. Dia menilai kebijakan ERP tidak tepat diterapkan di jalanan ibu kota.

"Kalau jalan tol dibangun oleh swasta, wajar itu bayar. Tapi jalan ini kan dibayar pakai pajak masyarakat, masa kita harus bayar," ujarrnya.

Lebih lanjut, Basri mengatakan bahwa penerapan ERP hanya akan memindahkan lokasi kemacetan di Jakarta. Maka dari itu, dia meminta Pemprov DKI meninjau ulang sistem jalan berbayar.

"Itu kan sama saja memindahkan kemacetan ke tempat yang lain. Coba kita diskusi dulu agar masyarakat yang bayar pajak tidak merasa dirugikan," jelasnya.