Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kesal setelah partainya disebut-sebut lolos jadi peserta Pemilu 2024 karena bantuan Istana.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih memaparkan dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR.

Saat itu, Koalisi Masyarakat Sipil sempat menyebut beberapa nama dan lembaga, termasuk Partai Gelora yang diduga diloloskan jadi peserta pemilu 2024 meski tak memenuhi syarat lolos verifikasi faktualnya.

Bahkan, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang juga komisioner KPU 2012-2017, Hadar Nafis Gumay sempat menyebut Istana ikut terlibat. Hadar turut memaparkan bukti-bukti tangkapan layar untuk mendukung klaimnya.

Meski begitu, Fahri Hamzah mengatakan ada upaya untuk menjatuhkan nama Partai Gelora oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Dia membantah ada bantuan dari pihak mana pun soal kesuksesan Partai Gelora lolos Pemilu 2024.

"Partai Gelora ini ingin dimatikan, aneh data kami hilang tidak jelas. Sekarang ketika kami resmi jadi peserta Pemilu 2024 dan mendapatkan nomor urut 7, malah kebakaran jenggot enggak karuan," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (13/1/2023).

Dia menyarankan, daripada partainya coba dijelek-jelekkan, lebih baik para penyelenggara pemilu membuat sebuah wadah untuk mengadu gagasan 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

"Sekali lagi kami mau tarung gagasan untuk kebaikan pemilu yang akan datang. Partai Gelora dan para tokohnya punya reputasi untuk memperbaiki keadaan termasuk sistem pemilu. Ayo berdebat dan bertanding, jangan main belakang," kata Fahri.

Diberitakan sebelumnya, RDPU antara Komisi II DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang awalnya digelar secara terbuka kemudian diselenggarakan secara tertutup di tengah rapat.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta rapat diselenggarakan secara tertutup untuk publik karena Koalisi Masyarakat Sipil yang sedang memaparkan dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu menyebut beberapa nama dan lembaga pemerintah.

“Sebentar pak, saya kira saya mohon maaf teman-teman, karena ini menyebutkan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi, saya kira rapat ini kita alihkan tadinya terbuka ke tertutup saja,” ujar Doli dalam RDPU di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Respons Jokowi

Bulan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah bukan suara terkait tuduhan ikut campurnya Istana dalam urusan KPU. Jokowi menyayangkan ada anggapan Istana ikut campur dalam verifikasi faktual partai politik yang dilakukan oleh KPU.

“Repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu 2024, itu sebenarnya urusannya KPU. Namun, yang dituduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, [dibilang] Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi,” kata Jokowi saat memberi sambutan di Hari Ulang Tahun Ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Jakarta Convention Center, Rabu (21/12/2022)

Jokowi pun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan intervensi tertentu terhadap lembaga tersebut. Apalagi, Kepala Negara meyakini KPU selalu bertindak secara independen.

“Saya itu gak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi tidak bisa yang namanya pemerintah itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, ndak ada,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :