Hingga kini, Komisi IV DPR mencatat ketahanan pangan di Indonesia kian memburuk pasca wabah penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta penerapan kebijakan impor beras.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR Sudin saat membuka rapat kerja komisi IV DPR RI Bersama dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sekaligus rapat dengar pendapat dengan perum Bulog, PT RNI, ID FOOD, dan PT Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (16/1/2022).

Dirinya menegaskan untuk mempertanyakan komitmen segenap jajaran pejabat Kementan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

“Ini kan (pangan) masalah klasik, bahkan keadaannya malah semakin memburuk. Salah satu indikator yang ditunjukan, yaitu munculnya impor beras dan beberapa komoditas pangan lainnya ada kecenderungan (impor) meningkat. Ini secara kasat mata, (Kementan) tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional,” tutur Sudin memimpin rapat tersebut.

Sudin kemudian menyoroti soal silang data antara Kementan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Akibatnya, pemerintah pusat memutuskan mengambil jalan impor pangan guna memenuhi stok pangan nasional yang masih di bawah target. Sehingga, ia menekankan pembaharuan sekaligus penyelarasan data produksi dan stok beras nasional.

“(Harus) evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian Pertanian. Ini terjadi karena lemahnya koordinasi yang dilakukan Sekjen dengan instansi terkait seperti Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Bappenas, Kementerian Perdagangan, DJA, MenPANRB, dan sebagainya. (Kami melihat) rendahnya komitmen (Kementan) yang tercermin dari informasi yang tidak konsisten,” jelas Sudin.

Dalam menyambut 2023 dengan kinerja yang lebih baik, Sudin selaku perwakilan Komisi IV DPR mengingatkan kembali agar Kementan meninjau ulang setiap program kerja.

Harapannya, setiap program kerja yang dicanangkan di tahun ini memiliki kontribusi jangka panjang, menengah, dan pendek yang berdampak langsung kepada pangan Indonesia.

“Kegiatan Kementerian Pertanian tidak sebatas pada kegiatan proyek saja, tetapi fungsi pelayanan untuk petani harus ditingkatkan. Program-program yang anggarannya besar namun tidak berhasil harus dilakukan evaluasi dan ada laporan khusus, seperti pengembangan kedelai, Food Estate, maupun Vaksinasi PMK,” imbuh Sudin.