RILISID, Jakarta — Pengamat sepak bola nasional, Sigit Nugroho, menilai, pencalonan Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2023-2027 sebagai hal yang sah. Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan yang melarang seorang pejabat negara merangkap jabatan sebagai ketua organisasi olahraga. 

Hal itu dikatakan Sigit dalam rangka meluruskan pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang mempersoalkan rangkap jabatan pejabat publik menjadi Ketum PSSI. 

Menurutnya, masuknya Erick Thohir dalam bursa pencalonan Ketua Umum PSSI justru membawa penyegaran di tengah keberadaan pengurus lama PSSI. Erick diharapkan membawa energi baru dalam memperbaiki sepak bola Indonesia. 

“Tidak masalah, dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan. Poin utama, ketua umum federasi olahraga harus memiliki kompetensi di bidang keolahragaan dan bisa dipilih oleh masyarakat,” kata Sigit Nugroho kepada wartawan, Selasa (17/1/2023).

Diketahui, hingga kini banyak dari ketua umum organisasi olahraga yang berasal dari kalangan pejabat publik. Seperti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Umum PB PASI (Atletik); Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum PB Wushu; Kapolri Listyo Sigit Prabowo Ketua Umum ISSI (sepeda sport), sampai Ketua MPR Bambang Soesatyo yang jadi Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI). 

“Dari sisi ini, ET tidak melanggar, apalagi bicara soal kompetensi dia komplit. Pernah jadi Presiden Inter Milan (menggantikan Massimo Morrati), juga memiliki klub MLS, DC United. Kiprah dia di sepak bola sudah level internasional,” ungkapnya. 

Mantan komenatator Liga Primer Indonesia ini menuturkan, Erick Thohir merupakan sosok yang paripurna dan syarat akan pengalaman dalam memimpin organisasi. Bahkan, Erick Thohir sudah teruji di beberapa even nasional maupun internasional yang membuat dirinya layak menakhodai PSSI ke depan. 

“Di tanah air, dia sukses mengelola Piala Presiden, juga punya Sports Group, Mahaka. Jelas dia bukan orang awam di olahraga Indonesia, termasuk sepak bola, ada sahamnya di beberapa klub Liga 1,” ucapnya. 

Sigit Nugroho meyakini betul Erick Thohir mampu mengatasi masalah krusial di sepak bola Indonesia, yakni pengaturan skor, intimidasi hingga penugasan wasit bisa diselesaikan oleh mantan Presiden Inter Milan itu. 

“Apakah membersihkan praktik pengaturan skor, intervensi dan/atau intimidasi terkait penugasan wasit, pemilihan ketua Asprov dll, saya kira ET bisa melakukannya,” ungkapnya.

Dijelaskan Sigit Nugroho, Erick Thohir merupakan figur yang tepat dalam memperbaiki ulang kepengurusan PSSI ke depan. Namun, kata Sigit, Erick Thohir harus mewaspadai para anggota Exco saat ini yang bisa melakukan apapun demi posisi mereka tetap dipertahankan. 

“Erick Thohir orang pintar, tentu sudah memetakan plus-minus sepak bola Indonesia. Saya yakin, banyak yang meragukan Erick Thohir bisa lepas dari cengkeraman Exco yang kuat. Ingat, jika bersatu, Exco bisa memaksa mundur Ketua Umum kejadian,” jelasnya. 

“Ini pernah terjadi di era Ketum Edy Rahmayadi. Dulu bahasanya karena kesibukan sebagai Gubernur Sumut, beliau mundur. Dari beberapa info A1 di lingkar dalam PSSI, beliau diminta mundur baik-baik, atau dipaksa mundur yang sifatnya mempermalukan,” tambahnya. 

Atas dasar itu, Sigit Nugroho menyarankan agar Erick Thohir terlebih dulu membangun kekuatan di tubuh PSSI agar tidak bisa diintervensi oleh anggota Exco, karena mereka memiliki kekuatan besar jika bersatu untuk memuluskan kepentingan mereka.

“Saran saya, Erick Thohir perlu membangun kekuatan sebagai jaring pengaman agar Exco tak bisa mengatur Ketum. Jika suara mayoritas Exco bisa dipecah, Erick Thohir bisa lebih memiliki daya dobrak atas segala sengkarut sepak bola nasional, yang salah satu sumber utamanya justru ada pada diri para pengambil keputusan di PSSI,” bebernya.

Lebih jauh, Sigit Nugroho mengakui para oknum dalam tubuh PSSI sejauh ini sering melakukan praktik-praktik kotor demi mendapat keuntungan, dari pengaturan agar klub-klub yang berpotensi degradasi bisa diatur agar tidak degradasi, dan juga bisa mengatur klub yang mau promosi ke Liga 1 Indonesia.

“Wasit, pengurus klub, pemain dan lain-lain, itu hanya manekin di mata mereka. Bisa diatur dan diarahkan agar pesan dari klub-klub yang ingin promosi, atau sekadar lolos dari degradasi, bisa terakomodasi. Apakah ada transaksi di fase ini? Silakan renungkan sendiri,” tandasnya. (*)