Suara.com - Partai NasDem menganggap Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki kelemahan. Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie saat mengatakan Jokowi merupakan manusia biasa.

Effendi Choirie atau biasa disapa Gus Choi mengatakan sebagai manusia, Jokowi atau dirinya sekalipun tentu tidak bisa sempurna. Jokowi tetap memiliki batasan.

"Tetap ada kekurangan, tetap ada batasnya," kata Gus Choi dihubungi, Kamis (22/12/2022).

Berdasarkan hal itu, Gus Choi mengaskan bahwa sudah seharusnya Jokowi tidak perlu kembali didukung untuk maju tiga periode atau penamnahan jabatan, sebagaimana isu berkembang saat ini.

Baca Juga: Heboh Video Ceramah Sebut Jokowi Firaun, Luqman PKB Minta Cak Nun Tak Perlu Dipolisikan

Dikatakan Gus Choi, walau NasDem tetap konsisten mendukung Jokowi, namun dukungan itu hanya sampai 2024. Tidak berlaku seterusnya, apalagi untuk melanggengkan kekuasaan melebihi dua periode jabatan presiden.

"Karena itu kita cukup dukung sampai 2024. Gak perlu diperpanjang jabatannya, cukup dua periode sesuai dengan UUD 1945," ujar Gus Choi.

Sebelumnya, Gus Choi menilai Jokowi tengah terbawa perasaan atau baper, menyusul sikap kepala negara itu yang mencurahkan isi hatinya yang gerah akibat kerap dituduh.

Menurut Gus Choi, wajar apabila Jokowi merasa baper. Meski ia merupakan orang nomor satu di Indonesia, bagaimanapun Jokowi tetap manusia yang tentu memikiki perasaan.

"Ya presiden juga manusia, pasti ada bapernya juga," kata Gus Choi.

Baca Juga: Pantas Nggak Jalan! Megawati Tolak Bandara Bali Utara dan Semprot Koster

Gerah Istana Dikambinghitamkan

Sebelumnya Presiden Jokowi menyindir pihak-pihak yang kerap menuduh dirinya serta Istana karena dianggap selalu mengintervensi segala hal. Padahal ditegaskan Jokowi hal itu tidak pernah dilakukan.

Jokowi mengatakan bahwa memang paling enak mengambinghitamkan presiden dan Istana.

"Tapi yang paling enak itu memang mengambinghitamkan, menuduh presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak," kata Jokowi di HUT ke-16 Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Jokowi sebelumnya mengaku risau bakal menjadi pihak yang dituduh kembali masalah pembentukan koalisi. Ia khawatir ada partai yang bakal menyalahkan lingkaran Istana kalau-kalau gagal membentuk koalisi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022). (YouTube osotvchannel)

Kekhawatiran Jokowi bukannya tanpa sebab. Ketakutan Jokowi itu didaskan pengalaman dirinya menjadi tertuduh hanya karena ada partai tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

"Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh Istana lagi. Ini Istana, ini Istana, ini Istana," kata Jokowi di HUT ke-16 Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Padahal dikatakan Jokowi, dirinya ditidak mengerti urusan terkait koalisi yang menjadi urusan partai politik.

"Padahal kita itu nggak ngerti. Koalisi antarpartai antarketua partai yang ketemu," ujar Jokowi.

Jokowi juga sempat mencurahkan isi hatinya lantaran kerap dituduh persoalan politik apapun. Terbaru dirinya ikut disalahkan hanya karena ada partai politik yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam HUT ke-16 Partai Hanura. Dalam kesempatan ini, Jokowi memberikan selamat kepada Hanura atas lolosnya partai tersebut menjadi peserta Pemilu 2024.

Jokowi lantas menyinggung adanya pihak partai tak lolos yang kemudian menyalahkan presiden dan Istana. Tuduhan itu, diakui Jokowi, bikin repot.

"Tapi repotnya ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta Pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi," kata Jokowi.

Padahal dikatakan Jokowi, dirinya tidak mengerti persoalan yang memang menjadi ranah serta kewenangan dari KPU.

"Saya itu gak ngerti apa-apa masalahnya. Ini kan total 100 persen urusannya KPU bukan urusan siapa-siapa," kata Jokowi.

"KPU itu independen. Jadi gak bisa yang namanya kita itu ikut ikutan, mengintervensi apalagi, nggak ada," sambung Jokowi.