Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) merupakan strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan dunia usaha dan investasi saat ini.

"Dalam praktiknya, pembangunan kawasan strategis dihadapkan terhadap berbagai tantangan. Untuk itu pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain Undang-Undang Cipta Kerja sebagai reformasi regulasi untuk memberikan kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, dan meningkatkan produktivitas," katanya dalam pembukaan Bincang Buku Kawasan Ekonomi: Keberadaan, Peluang, dan Tantangan, Selasa (22/11/2022).

-

-

Sebelumnya, pengembangan kawasan ekonomi di Indonesia ini memang masuk dalam program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan memiliki klaster khusus dalam UUCK. Pengembangan kawasan ekonomi ini berawal dari adanya kebutuhan penggerak pertumbuhan perekonomian nasional yang dibangun terutama di wilayah yang memiliki potensi unggulan.

Menurut Airlangga, kehadiran UUCK telah memberikan kemudahan dalam proses perizinan, penanaman modal, dan pembukaan lapangan kerja baru di Indonesia.

"Di bidang penanaman modal, di dalam UUCK itu perluasan wisata untuk investasi akan menjadi game changer dalam percepatan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Di sektor usaha berbasis risiko, ini adalah paradigma baru tentang proses perizinan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia," katanya.

Selain itu, ia juga mengatakan permasalahan pertanahan yang selama ini menjadi salah satu masalah utama pengembangan kawasan ekonomi juga diatur dalam UUCK ini. Ia juga mendorong peran swasta dalam mengembangkan kawasan ekonomi sebagai mitra penting pembangunan.

"Terobosan penataan ruang dan pertanahan dalam UU CK ini sesuai dengan peraturan turunannya mendukung kawasan ekonomi yang masuk KSN, penyelesaian infrastruktur basic tetap diutamakan, infrastruktur di luar kawasan diintegrasikan dengan kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini dukungan swasta akan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya.

Industri Logam Jadi Prioritas Investor

Direktur Pengembangan Potensi Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal Suhartono mengungkapkan terjadi kenaikan tren investasi industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebanyak 90,7% akibat dari program hilirisasi yang digaungkan Jokowi. Tren ini meningkatkan dari tahun sejak tahun 2019 hingga 2021.

Dalam paparannya, Suharto menjelaskan bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait transformasi ekonomi dan industri sektor primer ke industri berbasis nilai tambah melalui program hilirisasi telah mengubah posisi industri logam yang awalnya di tahun 2019 berada di urutan ke-4 dengan total investasi Rp 61,6 triliun, naik menjadi urutan ke-3 di tahun 2020 dengan investasi sebesar Rp 94,8 triliun. Bahkan, di tahun 2021, industri berada di urutan pertama sebagai tujuan investor dengan jumlah investasi senilai Rp 117,5 triliun.

"Mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021, sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya meningkat 90,7% dari Rp 61,6 triliun menjadi 117,5 triliun," paparnya.

Selain terjadi peningkatan investasi di sektor logam, wilayah tujuan investasi saat ini juga semakin beragam. Suharto mengatakan saat ini Sulawesi mengalami kenaikan minat investasi, yang sebelumnya berada di posisi terakhir sekarang menjadi di posisi ketiga tujuan investor. "Efek program hilirisasi Pak Jokowi sehingga banyak industri smelter yang membangun di Indonesia, Sulawesi saat ini di urutan ketiga, sebelumnya terakhir," terangnya.

[-]

-

Jadi Tuan Rumah KTT G20, Apa Untungnya Bagi Indonesia?
(mij/mij)