PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat mengatakan, saat ini sangat mendesak dilakukan audit baik regulasi maupun pelaksanaannya terkait investasi dari China ini. Pasalnya, menurutnya, hal itu dianggap sangat merugikan baik bagi pendapatan negara maupun dalam bidang ketenagakerjaan.   

Jumhur mempertanyakan, apa untungnya bagi rakyat Indonesia dalam investasi dari China bila bahan-bahan pembangunan pabrik dan mesinnya diimpor dari China, perusahaan mendapat bebas pajak atau tidak bayar pajak (tax holiday) bisa sampai 25 tahun, dan membawa TKA kasar yang upahnya berkali-kali lipat dibanding upah lokal.

"Kemudian, keuntungan usahanya sepenuhnya milik perusahaan China dan untuk Indonesia, paling hanya kebagian sewa tanah dan penyerapan pekerja murah. Sementara itu setelah mengeruk kekayaan luar biasa yang ditinggalkan adalah lingkungan hidup yang rusak," ujar Jumhur, di Jakarta, Senin 16 Januari 2023.

Jumhur yang dikenal sebagai tokoh pergerakan dan pernah menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu mengaku prihatin atas kerusuhan antara pekerja lokal dengan pekerja asing di Morowali Utara.

Baca Juga: Cemas Bentrok TKI vs TKA China Rusak Iklim Investasi, Bupati Morowali: Kami Ingin Kehadiran Investor

Menurut dia, kerusahan yang menimbulkan korban jiwa pada Sabtu malam itu diakibatkan oleh ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh pekerja lokal. Seperti diketahui, kerusuhan akibat bentrok antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing (TKA) di PT GNI menyebabkan 3 pekerja tewas (2 orang pekerja Indonesia dan 1 orang TKA).

"Kejadian ini jauh sebelumnya memang sudah dapat diduga karena kebijakan pemerintah tentang pembiaran derasnya TKA khususnya dari China memang sudah sangat keterlaluan. Kawasan industri yang terjadi di berbagai wilayah tanah air termasuk di Morowali Utara sudah seperti “negara dalam negara”," tutur Jumhur.

Diungkapkan, di kawasan-kawasan industri milik China itu, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa besaran upah TKA China berkali-kali lipat lebih banyak dari upah pekerja lokal untuk jenis pekerjaan yang sama. Belum lagi, diklaim ada fasilitas lebih bagus yang diberikan kepada TKA dengan alasan mereka adalah orang asing.

Beberapa aturan termasuk aturan ketenagakerjaan disebut boleh dibedakan dengan aturan yang pada umumnya berlaku di Indonesia atau sengaja diubah demi investor dari China itu seperti aturan pajak dan aturan tidak boleh diskriminatif terhadap pekerja. Aturan ekspor hasil tambang wajib dijual dengan harga murah ke smelter-smelter yang notabene sekira 90 persen milik China.

Baca Juga: Kronologi dan Penyebab Bentrokan Maut TKI dan TKA China di Pabrik Smelter PT GNI Sulteng yang Tewaskan 2 Orang

Adapun yang dirasa menjadi penyebab ketegangan adalah karena puluhan ribu pekerja asing (TKA) tidak berpendidikan layak atau pekerja kasar ternyata bisa menjadi pekerja di kawasan itu namun mereka eksklusif karena tidak bisa berbaur dengan pekerja lokal akibat tidak diwajibkan berbahasa Indonesia seperti aturan yang pernah berlaku selama puluhan tahun sebelumnya.

Sejauh ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum memberikan pernyataannya terkait kejadian di Morowali ini. Namun, pada pemberitaan akhir tahun, Kemnaker mencatatkan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia saat ini didominasi dari China. Di antara tenaga kerja asing tersebut, banyak yang bekerja di Morowali, Sulawesi Tengah.
 
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengungkapkan, menurut data yang tercatat di Kemnaker, jumlah TKA di seluruh Indonesia pada 2019 sebanyak 109.546 orang, kemudian pada 2020 turun menjadi 93.761 orang, lalu pada 2021 menjadi 88.271 orang, dan pada 2022 turun lagi menjadi 70.571 orang.

“Jadi ada beberapa laporan ke saya bahwa, 'Wamen, ini banyak warga negara asing (WNA) bekerja di Indonesia,' jadi memang paling besar jumlah TKA dari China hampir 38.000, orang tetapi tidak berada di satu sektor,” katanya.***