16 Januari 2023 10:40 WIB

Pemerintah pusat harus turun tangan, karena saya berharap agar kasus ini tidak memunculkan kekhawatiran kepada iklim investasi

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo (jitunews/Khairulanwar)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pemerintah pusat diminta turun tangan menangani bentrok yang terjadi di industri pengolahan nikel PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI), Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan keikutsertaan pemerintah penting untuk mencegah dampak negatif kepada iklim investasi Indonesia.

“Pemerintah pusat harus turun tangan, karena saya berharap agar kasus ini tidak memunculkan kekhawatiran kepada iklim investasi di Indonesia,”  kata Handoyo di Jakarta, Senin,(16/1/2023).

Arif Wibowo Resmi Pimpin Garuda Indonesia

Menurutnya, langkah cepat diperlukan karena menganggu iklim invetasi di Indonesia imbas dari bentrokan tersebut. Sebab khawatir kejadian ini akan memunculkan stigma negatif kepada iklim investasi di Indonesia.

“Saya kira harus ada langkah cepat agar ini tidak mengganggu iklim investasi, salah satu caranya diinvestigasi menyeluruh dan harus ada yang mempertanggung jawabkan (bentrokan),” ujar politikus PDIP itu.

Investigasi tersebut juga dapat dibuka secara terang benderang dan menyeluruh. Hal itu baik dari peran serta sisi perusahaan dan serikat pekerja atas isu-isu yang berkeliaran disana selama ini.

"Lalu bagaimana kita mengedepankan asas kekeluargaan. Sebaiknya kita cooling down dulu disana sambil mempercayakan penuh investigasi yang dilakukan pihak kepolisian,” pungkasnya.

Diketahui bentrokan terjadi di industri pengolahan nikel PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI), Kabupaten Morowali Utara, Sulteng.

Akibat bentrokam ini, tiga pekerja meninggal dunia yaitu 1 TKA asal Cina dan 2 pekerja lokal. Sejumlah fasilitas juga rusak parah karena dibakar.