FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Bentrokan tenaga kerja asing (TKA) China dengan pekerja lokal di smelter PT GNI, Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (14/1), patut disesalkan.

Apalagi, peristiwa itu disebut-sebut memakan korban jiwa baik dari pekerja asing maupun pekerja lokal.

Merespons hal itu, Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) angkat bicara.

Menurut informasi yang dia peroleh, bentrokan itu menewaskan tiga orang, dua pekerja lokal dan satu TKA.

"Saya sangat menyayangkan insiden kebrutalan TKA China terhadap para pekerja yang ada di Kabupaten Morowali," kata Abdul Rachman Thaha melalui keterangan tertulis, Minggu (15/1).

Dia lantas menyentil Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dianggap memberi karpet merah terhadap pekerja asing, terutama asal Tiongkok.

"Mana keberpihakan kalian terhadap masyarakat Morowali yang teraniaya begini? Negara harus hadir sebagaimana isi Nawacita-nya Jokowi (Presiden Joko Widodo, red)," ucap Abdul Rachman, Minggu (15/1).

Menurut dia, negara dan pemerintah jangan cuma hadir ketika melihat pertambangan strategis di Morowali mendatangkan duit.

"Namun, begitu rakyatmu teraniaya, negara yang seharusnya hadir justru bungkam. Sungguh menyakitkan hati," kata senator yang beken disapa dengan inisial ART itu.

Anggota DPD RI asal Sulteng itu juga mendorong DPR RI meminta penjelasan pemerintahan Presiden Jokowi atas bentrokan yang terjadi antara TKA dengan pekerja lokal di Morowali.

Selain itu, ART mengajak seluruh anggota DPD RI asal Sulteng untuk datang bersama selekasnya ke Morowali, terutama ke PT GNI yang menjadi lokasi bentrok antarpekerja.

Kedatangan itu bertujuan untuk bertemu dengan para pekerja Indonesia. Kemudian, melapor kepada kepolisian terkait penganiayaan terhadap para pekerja lokal.

ART juga meminta gubernur Sulteng, bupati, dan DPRD setempat untuk bersama-sama menyatukan sikap dan merevisi regulasi tentang pertambangan di Sulteng.

"Bahwa pertambangan harus mendatangkan keuntungan jauh lebih besar bagi masyarakat Indonesia yang berada di Sulawesi Tengah. Sekaligus, memastikan bahwa keluarga dari seluruh pekerja Indonesia memperoleh santunan," ucapnya.

Mantan aktivis HMI mengingatkan bahwa investor di Sulteng jangan cuma mengeruk kekayaan sumber daya alam (SDA) tanpa memperhatikan nasib masyarakat di sana.

"Jangan datang, masuk di daerah kami lantas hanya mau menguras hasil alam kami, dan tidak memberikan sebuah asas manfaat bagi daerah kami. Tidak sebanding apa yang kami terima selama ini," ucap ART. (jpnn/fajar)