Dua perusahaan transportasi publik di Ibu Kota saling merebut pendapatan dari luas hasil penjualan tiket penumpang (non-farebox). PT TransJakarta yang lebih dulu ada di Jakarta dituntut meniru PT Mass Rapid Transit Jakarta atau MRT untuk meraup uang sebanyak-banyak di luar berjualan tiket penumpang.

Desakan untuk PT TransJakarta agar mengurangi beban Public Service Obligation (PSO) yang setiap tahun diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PT TransJakarta. Berdasarkan catatan, dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023, DPRD DKI Jakarta telah menyetujui penambahan PSO Rp 300 miliar menjadi Rp3,5 triliun.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendorong PT TransJakarta melakukan terobosan demi meraih pendapatan selain dari penjualan tiket. Dengan begitu, beban PSO yang setiap tahun bisa berkurang.

-

-

"Terobosan harus dilakukan, badan bus bisa dijual itu (untuk iklan), orang mau kok investasi di situ," kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Minggu (15/1).

Selain terobosan, Prasetyo mendorong TransJakarta tak selalu mengandalkan penyertaan modal untuk menjalankan bisnisnya.

"Agar tak melulu mengandalkan penyertaan modal untuk menutupi kebutuhan subsidi, seharusnya PT TransJakarta saat ini sudah mampu merambah sektor bisnis non-farebox, seperti yang telah dilakukan PT MRT Jakarta," jelasnya.

Senada dengan Prasetyo, Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail juga sepakat agarTransJakarta sesegera mungkin melakukan terobosan. Selain bisa mengurangi beban PSO, kata dia, jasa transportasi ini diharapkan dapat meningkatkan dividen yang diberikan kepada Pemprov setiap tahun.

"Seiring berjalan, dengan peningkatan pendapatan dari non-farebox nanti, paling tidak operasional yang selama ini masih 100% dibebankan kepada PSO bisa dikurangi, dan idealnya bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov DKI," ujar Ismail.

Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT TransJakarta Lies Permana Lestari mengaku pihaknya sedang menggodok tiga program agar bisa mempunyai pendapatan dari non-farebox. Bahkan, dia optimistis tahun pertama ini dapat meraup hingga Rp 600 miliar dari program tersebut.