Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria sebut belum ada rencana untuk memanggil Dinas Sosial (Dinsos) soal kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) sebesar Rp2,85 triliun pada 2020.

"Saya rasa belum sampai ke situ sih, nanti biar saja bergulir lihat saja dulu," kata Iman Satria saat dihubungi di Jakarta, Minggu (15/1/2023).

Iman Satria lanjut menjelaskan bahwa dirinya enggan menerka-nerka soal dugaan kasus tersebut dan memilih untuk menyerahkan persoalan itu kepada pihak Kejaksaan atau KPK.

"Kalau memang sudah pihak berwajib ataupun pihak dari Kejaksaan atau KPK telusuri biar saja kerja dulu yah. Kalau apa-apa (ada) berita kami panggil (eksekutif) kasihan mereka nggak bisa kerja nanti," ucapnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui soal dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Pasar Jaya.

"Saya enggak tahu, itu kan sudah lama," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Heru memastikan bahwa pihaknya telah membahas mengenai rekonsiliasi data-data dan ia menyebutkan proses rekonsiliasi tersebut telah berlangsung selama tiga sampai empat kali.

"Kalau yang lalu-lalu kan saya enggak paham," ujar Heru irit.

Diketahui, informasi dugaan korupsi bansos disampaikan oleh warganet dalam akun Twitter @kurawa.

Dalam cuitannya, @kurawa menyampaikan temuan dugaan korupsi program bansos senilai Rp2,85 triliun pada tahun 2020.

Akun Twitter yang bernama Rudi Valinka itu menjelaskan bahwa semua berawal dari info whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020. Beras bansos tersebut disinyalir masih tersimpan di sebuah gudang sewaan daerah Pulogadung.

"Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 triliun melalui Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi," tulis Rudi dalam unggahan tersebut. (ant/ade)