Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menjelaskan bahwa penolakan 8 Fraksi itu mencerminkan keinginan untuk tetap menjaga pemilu yang lebih demokratis di tanah air.

"Hal itu menjadi amanah reformasi yang menghendaki kehidupan yang  demokratis di semua bidang kehidupan," demikian kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/1).

Dalam pandangan Jamiluddin, delapan fraksi itu setidaknya tidak tergoda untuk mundur ke era yang  otoriter. Sebab, sistem pemilu tertutup atau coblos partai memang digunakan pada era orla dan orba.

BACA JUGA:

"Karena itu, semua pihak yang merasa reformis sudah seharusnya mendukung langkah yang diambil 8 Fraksi tersebut. Dukungan itu diperlukan agar Indonesia tidak kembali ke era kegelapan," pungkasnya.