Reporter: Darul Fatah| Editor: Darul Fatah| Sabtu 14-01-2023,20:30 WIB Ilustrasi Pemilu 2024.-Ilustrasi-twitter JAKARTA, FIN.CO.ID - Penolakan pada sistem proporsional tertutup harus ditindaklanjuti dengan menjawab kekurangan dari sistem pemilu yang sekarang berlaku, yakni sistem proporsional terbuka. Demikian dipertegas Direktur Eksekutif Indonesian Politics Research dan Consulting (IPRC) Firman Manan. "Delapan parpol menolak dan tetap pada sistem proporsional terbuka. Bukan hanya menolak sebetulnya, tapi apa yang dapat dilakukan," ujar Firman, Jumat, 13 Januari 2023. BACA JUGA:Iwan Fals Akan Gelar Konser Solo, Harga Tiket Tersedia dalam Lima Kategori Kritik itu misalnya, politik uang dan kurangnya hubungan partai politik dengan warga. Apa yang hendak dan sedang dilaksanakan partai politik, sehingga jika di Pemilu 2024 tetap proporsional terbuka, karena itu partai politik sedang melakukan cara antisipatif. "Sehingga para kadernya yang akan mencalonkan diri di Pileg tidak lakukan praktik politik uang," terang Firman. Dosen politik di Kampus Universitas Padjajaran (Unpad) itu menambahkan, proporsional terbuka menjauhkan partai dengan masyarakat, karena kedekatannya dengan calon legislatif (caleg). BACA JUGA:Malas Lihat Berita di TV, Hendra Kurniawan: Mulai Negatif "Apa yang selama ini telah dilakukan partai politik dan apa yang hendak dilaksanakan ke depan, sehingga Party-ID kita dapat meningkat, dan kedekatan masyarakat dan partai akan makin baik," kata Firman. Berbicara Party-ID berkaitan dengan kinerja partai. Ditambahkan lagi tingkat keyakinan publik ke partai relatif rendah. "Apa yang sedang dan akan dilakukan parpol untuk mengembalikan kepercayaan publik. Bagaimana parpol mendekatkan diri pada rakyat. Jika itu yang sudah dilakukan, itu lebih bagus," pungkas Firman.

Sumber: