Jakarta, tvOnenews.com - Kasus Gubernur Papua non aktif, Lukas Enembe masih dalam tahapan pemeriksaan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun berjalannya proses kasus tersebut menuai komentar dari tokoh separatis Papua, Benny Wenda. Di mana, Benny Wenda meminta kepada Pemerintahan RI agar bisa membebaskan Lukas Enembe yang sudah ditahan oleh KPK itu. 

Sontak hal itu menjadi sorotan anggota Komisi I DPR, Dave Laksono. Bahkan Dave Laksono heran melihat Benny Wenda yang ikut campur urusan kasus Lukas Enembe. Hal ini disampaikan Dave usai konferensi pers Refleksi 2022 dan Harapan tahun 2023, di Kantor PPK Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seperti yang dilansir dari VIVA, Sabtu (14/1/2023).

“Benny wenda kan jelas-jelas adalah lawan daripada pemerintah. Dia hanya mendorong untuk perpecahan, kenapa dia bisa minta apa-apa dari Pemerintah?,” ujar Dave Laksono.

Tak hanya itu saja, dia pun menilai bahwa Benny Wenda bersama pihaknya merupakan penyebab terjadinya kekacauan di Papua.

Bahkan, Dave dengan tegas menuding Benny dan rekan-rekannya yang menyebabkan adanya perpecahan di tanah Papua.

“Kok minta apa apa pula dia (Benny), justru dia mesti kembali ke Indonesia menyerahkan diri, karena dia jelas jelas adalah pelaku utama daripada kekacauan yang ada di Indonesia. Dia itu adalah pemimpin perpecahan di papua. Jadi jangan meminta, dia harus menyerahkan diri untuk diproses secara hukum,” kata Dave Laksono.

Gubernur Papua non Aktif Papua, Lukas Enembe.

Sambungnya juga katakan, seperti arahan Presiden Jokowi, ia Sebutkan bahwa pembuat perpecahan di Papua harus ditangani. Sebab, menurutnya, hadirnya pembuat kerusuhan di Papua sudah sangat merugikan masyarakat.

“Presiden kan kemarin sudah mengatakan untuk bertindak tegas. Tentu kepada mereka yang jelas jelas angkat senjata harus ya harus bertindak tegas, harus diberantas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dave jelaskan, “Para OPM ini mereka selalu bersembunyi di belakang masyrarakat Papua. Mereka menembaki tentara, membakar sekolah, membakar puskesmas. Itu semua dihancurkan fasilitas masyarakat, nah akibatnya merugikan masyarakat.”

Sebagaimana diketahui juga, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan mengikuti apa yang disampaikan Benny Wenda, pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat yang meminta penegak hukum membebaskan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono.

Menurutnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu sudah sesuai dengan aturan hukum dalam mengambil tindakan terhadap Lukas Enembe, tersangka kasus tindak pidana korupsi.

“Enggak ikut Benny Wenda. Kita enggak mau tahu Benny Wenda itu. Ini sudah sesuai proses hukum dan lama," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 13 Januari 2023. (viva/aag)