AKURAT.CO Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay menuai sorotan usai melaporkan dugaan kecurangan KPU ke Komisi II DPR.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR, Rabu (12/1/2023) lalu, Hadar mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih membawa bukti chat Whatsapp berupa perintah KPU pusat agar Partai Gelora bisa ikut Pemilu 2024, karena permintaan Istana.

Komisioner KPU RI 2012-2017 itu enggan menanggapi tudingan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah bahwa laporan yang diajukannya ke DPR titipan pihak tertentu. Termasuk, pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyayangkan sikap Hadar karena tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu.  

"Kami di koalisi mau fokus terhadap dugaan pelanggaran serius KPU dalam verfak. Tidak akan menanggapi tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar," kata Hadar Gumay kepada AKURAT.CO, Minggu (15/1/2023).

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menunjukkan tangkapan layar perbincangan dugaan intervensi pihak Istana hingga menteri terhadap KPU agar meloloskan Partai Gelora menjadi peserta Pemilu 2024. Ada empat bukti kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibawa Hadar mewakili koalisi dalam rapat bersama Komisi II DPR pada Rabu (12/1/2023).

"Pada sistem di Sipol, perintahnya untuk bantu parpol Partai Gelora ya. Dibutuhkan untuk dilakukan di 24 provinsi. Dan di situ ada masing-masing provinsi masih berapa kabupaten kota lagi yang harus MS [memenuhi syarat] dari partai itu," kata Hadar saat rapat dengan Komisi II DPR.

Fahri heran dengan manuver Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang melapor persoalan KPU ke Komisi II DPR. Apalagi, dalam laporannya kumpulan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut membawa-bawa nama Istana.

"Ngakunya masyarakat sipil tapi yang dibela pengusaha dan konglomerat bikin parpol. Ada-ada saja, saya khawatir mantan pimpinan KPU ini dipakai dan masuk angin, terus buangnya sembarangan," kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (12/1/2023).

Fahri curiga motivasi Hadar yang sengaja ingin menjatuhkan Partai Gelora.

"Sasaran mereka bukan penyelenggara pemilu sebab mereka juga mantan penyelenggara yang curang dulu. Rahasia mereka juga masih disimpan sama yang sedang mimpin sekarang. Jadi sasaran mereka adalah Partai Gelora. Dugaan saya mereka semua takut kami menang. Sangat takut," ujar mantan wakil ketua DPR itu. 

Terkait itu, Ketua KPU RI Hasyim Asyari turut membantah tuduhan telah mengintimidasi para anggota KPUD untuk meloloskan partai tertentu sebagai peserta Pemilu 2024.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan KPU melakukan tindakan bodoh jika mau diintervensi pihak luar. 

"Kabarnya Hadar Gumay bilang di DPR tadi bawah ada intervensi Mendagri/Menko Polhukam ke KPU untuk meloloskan parpol peserta pemilu. Tak ada itu. Mestinya dicek dulu," kata Mahfud di akun Instagram miliknya. []