Berikut lima berita politik sepekan terakhir yang masih menarik untuk dibaca kembali:

Beberapa berita politik sepekan menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, soal pro-kontra wacana proporsional terbuka hingga peringatan HUT PDIP.

Berikut lima berita politik sepekan terakhir yang masih menarik untuk dibaca kembali:

JK sebut pemilihan proporsional terbuka sudah benar

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan sistem pemilihan proporsional terbuka saat ini sudah tepat diterapkan dalam pemilu di Indonesia.

JK menambahkan yang perlu dihindari adalah dampak negatif dari penerapan sistem pemilu proporsional terbuka itu.

"Timbul negatifnya yang (pemilu proporsional) terbuka itu, jeruk makan jeruk. Jadi, sudah benar itu terbuka, yang harus dihindari soal negatifnya itu," kata JK, di Jakarta, Senin.

Presiden dan Wapres buka acara HUT ke-50 PDI Perjuangan

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir membuka acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa.

Ma'ruf Amin dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tiba lebih dulu di JIExpo Kemayoran.

Moeldoko: Penuntasan kasus Kanjuruhan harus benar-benar berjalan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan penuntasan kasus peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, harus benar-benar berjalan agar tidak menimbulkan kekecewaan publik.

"Jangan sampai menimbulkan kekecewaan kembali di masyarakat. Untuk itu, penuntasan kasus ini harus benar-benar jalan," kata Moeldoko usai memimpin rapat koordinasi terkait perkembangan terkini proses hukum tragedi Kanjuruhan, di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu.

Mahfud: Presiden segera gelar rapat soal pemulihan korban HAM berat

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan Presiden RI Joko Widodo segera menggelar rapat khusus guna membahas sekaligus memastikan pemulihan untuk para korban pelanggaran HAM berat di masa lalu berjalan efektif.

"Bagaimana untuk memastikan dan menjamin agar pemulihan oleh negara berjalan efektif? Jadi ada dua. (Pertama) dalam waktu dekat ini, Presiden atau kabinet akan melakukan rapat khusus bicara tentang ini," ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI di Jakarta, Kamis.

Mahfud MD: KPU bodoh kalau mau diintervensi

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan tindakan bodoh bila mau diintervensi pihak luar.

"KPU saja yang bodoh kalau mau diintervensi. Kan undang-undang katakan dia independen, ada orang diintervensi oleh parpol, oleh pemda, oleh lurah, itu bodoh namanya," kata Mahfud MD di lingkugan istana kepresidenan Jakarta, Jumat.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2023