Sabtu, 14 Januari 2023 – 13:16 WIB

Puluhan aktivis menyoroti langkah pemerintah menerbitkan Perppu Ciptaker di Gedung YLBHI Jakarta, Jumat (13/1) malam. Foto: Ist.

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah aktivis, pakar hukum dan tokoh dari berbagai elemen masyarakat menyoroti langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Pertemuan menyimpulkan perlu ada gerakan bersama untuk memprotes langkah pemerintah menerbitkan Perppu 2/2022.

Pasalnya, pemerintah terkesan ngotot menerbitkan perppu tersebut, padahal Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah menetapkan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, inkonstitusional bersyarat.

Tokoh-tokoh yang hadir antara lain ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, Moh. Isnur (YLBHI), Nining Elitos (KASBI), Rudi HB Daman (GSBI), Dewi Kartika (KPA), Tommy Indyan (AMAN).

Kemudian, Sunarti (SBSI 92), Arif Minardi (FSP LEM SPSI), Melky (Ketua BEM UI), Lakso Anindito (IM57, perkumpulan mantan KPK), Daeng Wahidin (PPMI), Ashov (Trend Asia), Jumhur Hidayat (KSPSI).

"Penerbitan perppu ini jelas bentuk pembangkangan, pengkhianatan atau kudeta terhadap konstitusi dan menunjukkan otoritarianisme pemerintah," ujar Isnur dari YLBHI pada pertemuan yang digelar di Gedung YLBHI, Jakarta, Jumat (13/1) malam.

Sementara itu, salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menilai protes dari masyarakat perlu dilakukan terhadap terbitnya Perppu Ciptaker.

Sejumlah aktivis bakal menggelar aksi memprotes langkah pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja.

-