"Tahun ini menjadi momentum bagi produk UMKM atau brand lokal untuk menguasai pasar domestik. Karena supply chain dunia terganggu, jadi momentumnya untuk memanfaatkan potensi dalam negeri," ucap Teten dikutip Antara, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Dari sisi regulasi, pemerintah dikatakan telah membuat kebijakan belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk wajib membeli produk dalam negeri sebanyak 40 persen atau mencapai Rp400 triliun.

"Ini bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi sebanyak 1,8 persen dan menciptakan 2 juta lapangan kerja. Ini penting di tengah ketidakpastian dunia," kata Menteri Teten.

Pada tahun ini, lanjutnya, kunci untuk menjaga perekonomian Indonesia ialah membeli dan mengonsumsi produk dalam negeri atau produk UMKM.

"Lupakan beli produk asing. Buatan kita lebih bagus dari buatan Tiongkok. Kita lihat yang punya daya beli besar itu kan kelas menengah atas yang uangnya nganggur selama pandemi. Itu karena tidak berwisata, dan diam di rumah saja. Sekarang PPKM telah dicabut, maka mereka akan mulai spending money dan mendukung daya beli masyarakat," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan Kadin Indonesia Aldi Haryopratomo mengatakan bahwa tahun ini memang menjadi kesempatan yang baik bagi pelaku UMKM untuk mengambil alih pasar dalam negeri.

"Karena dari luar negeri kan susah masuk barangnya sekarang. Menurut kami tahun ini menjadi kesempatan bagi UMKM. Jadi bisa ditargetkan segmen produk yang harus dihasilkan," ucap Aldi.

Menurutnya, Kadin juga memiliki banyak program untuk membantu UMKM agar semakin luas aksesnya ke pasar dan industri.

Selain itu, dari segi keuangan, Kadin juga memiliki banyak program bekerja sama dengan P2P (peer to peer) lending dan perbankan untuk memberikan pembiayaan ke UMKM, serta berkomitmen untuk melatih UMKM agar dapat mengatur keuangan.

"Kami ingin kuatkan fondasi UMKM agar bisa ekspansi dan mengambil kesempatan saat resesi," tandasnya.