MerahPutih.com - Layanan publik yang ramah cepat dan bebas dari pungli menjadi hal yang diimpikan masyarakat. Pemerintah telah mengenalkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai tempat integrasi layanan publik.

Sejumlah warga Kota Bandung mengaku merasa puas dengan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Cianjur. Hal itu karena MPP mempermudah layanan dan memberikan kepastian waktu.

Sutini Susantini (52) warga Bandung Kidul merasa puas atas pelayanan yang diberikan di Mal Pelayanan Publik (MPP) itu.

Ia yang merencanakan ibadah umrah, dengan mudah mendapatkan paspor. Mulai dari antrean, berkas, foto, hingga paspor miliknya jadi dan bisa digunakan ke Tanah Suci.

"Pelayanannya bagus juga cepat. Minggu kemarin ke sini. Pagi ambil antrean, masuk isi formulir foto, selesai. Seminggu beres, jadi hari ini (Kamis 12 Januari 2023). Paspor selesai," katanya di MPP Jalan Cianjur.

Ia mengakui, hadirnya MPP itu sangat membantunya yang akan beribadah umrah.

"Ahamdulillah terbantu. Di sini sangat mudah dan cepat," katanya.

Dari pengalaman itu, Sutini berencana akan mengurus Surat Izin Mengemudi di MPP tersebut.

"Saya juga nanti mau perpanjang SIM saja di sini," tuturnya.

Ia mengajak warga Bandung untuk memanfaatkan pelayanan di MPP. Bukan hanya nyaman tempatnya, namun juga pelayanan yang ramah dan cepat.

"Warga Bandung yang belum tahu info, coba ke sini. Insyaallah layanan bagus juga cepat," bebernya.

Hal serupa juga diungkapkan Neng Cucu. Dengan mendatangi MPP banyak keuntungan yang didapat. Mulai dari kecepatan pelayanan hingga prioritas ketika ada masyarakat yang membutuhkan.

"Pelayanannya bagus terutama buat yang ibu menyusui. Ini diprioritaskan, keuntungan juga," ujarnya.

MPP Jalan Cianjur memfasilitasi 28 gerai dan 1 drive thru yang terdiri dari instansi internal dan eksternal Pemerintah Kota Bandung. Gerai-gerai tersebut di antaranya:

Disnaker Kota Bandung Disdagin Kota Bandung BPKA Kota Bandung Disdukcapil Kota Bandung Diskominfo Kota Bandung Diciptabintar Kota Bandung Bapenda Kota Bandung Perumda Tirtawening Helpdesk OSS DPMPTSP Kota Bandung Polrestabes Bandung Kemenkumham Kanwil Jawa Barat (Ditjen AHU & HAKI) Kantor imigrasi kelas I Kota Bandung Kementrian Agama Kota Bandung Kantor Agraria (ATR/BPN) Kota Bandung DPMPTSP Propinsi Jawa Barat Bapenda Propinsi Jawa Barat Kantor Bea Cukai Kota Bandung BNN Kota Bandung BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan BPPOM di Bandung PT PLN UP3 Kota Bandung PT Pos Pengadilan Negeri Bank Bandung Bank BJB Pojok Dekranasda dan UMKM Bandung Investment Corner (DPMPTSP Kota Bandung) DRIVE Thru SAKEDAP.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) perintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis digital di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Ia menyampaikan, dalam bidang pelayanan publik, penerapan SPBE harus menjadi pendorong terwujudnya MPP Digital. Dengan terselenggara nya MPP Digital di kabupaten/kota, akses pelayanan publik akan menjadi lebih mudah, lebih luas cakupan nya, lebih murah, dan tidak berbelit-belit.

"Di samping itu, pembangunan MPP Digital juga lebih efisien dan efektif, mengingat biaya penyelenggaraan MPP lebih hemat karena tidak perlu membangun gedung MPP yang mewah, serta bisa direplikasi ke berbagai daerah secara lebih cepat," ujarnya.

Tercatat, per Desember 2022, sudah ada 103 MPP di kabupaten/kota yang telah diresmikan. Namun jumlah itu baru 20 persen dari total keseluruhan MPP yang diperlukan di Indonesia alias masih kurang 80 persen atau sekitar 411 kabupaten/kota yang belum memiliki MPP.

"Target tahun 2023 sekitar 150 MPP baru, dan sisanya diharapkan bisa selesai di tahun 2024," katanya. (Imanha/Jawa Barat)